Bawaslu Sebut Sirekap Belum Maksimal Kumpulkan Data Pilkada dari TPS

Bawaslu Sebut Sirekap Belum Maksimal Kumpulkan Data Pilkada dari TPS

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com – Anggota Badan Penilik Pemilu ( Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan, penggunaan sistem bahan rekapitulasi elektronik ( Sirekap) masih belum maksimal dalam mengumpulkan masukan dari tempat pemungutan suara ( TPS) di Pilkada 2020.

Hal itu, kata dia, disebabkan oleh kendala jaringan internet yang dialami para petugas pada TPS.

“Proses input data ke Sirekap memerlukan percepatan jika proses rekapitulasi suara diputuskan dilakukan melalui sistem informasi itu, ” kata Fritz dalam konferensi persnya, Kamis (10/12/2020).

“Mengingat keterbatasan jaringan merupakan menantang utama bagi penggunaan sistem fakta, ” lanjut dia.

Baca selalu: Banyak TPS Tak Terjangkau Internet, KPU Kalsel Batal Gunakan Penerapan Sirekap

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, selain pandemi Covid-19 tantangan lain yang lazim terjadi di proses pemilihan umun juga masih terjadi.

“Misalnya DPT (daftar pemilih tetap) yang tidak ditempel yang kemarin kami sampaikan di sekitar seribuan titik, perlakuan petugas yang bertentangan atas kasus yang sama, ” ujar Afif.

Ia melanjutkan, masalah lain yang sedang dialami adalah pemahaman dan kemerdekaan petugas pemungutan suara.

Kemudian juga masih adanya penggunaan hak pilih orang lain di TPS dan penyelenggara pemilu yang melakukan penyalahgunaan surat perkataan.

Baca juga: DPR-KPU Sepakat Sirekap Hanya Diuji Coba dan Jadi Alat Sokong di Pilkada 2020

“Jadi selain sisi pandemi yang menjadi objek pengawasan kita adalah juga apa yang kita sebut dengan pelanggaran teknis tingkatan yang selama ini memang menjadi tugas kita untuk melakukan barang apa pengawasan pemilu, ” ucap dia.

Adapun sistem kepala pemilu (Siwaslu) Bawaslu sampai era ini sudah menerima laporan lantaran 211. 546 pengawas TPS sebab total kurang lebig 290. 000 TPS.

Laporan yang disampaikan antara lain pelaksanaan pemungutan suara dan pelanggaran yang berlaku.

“Maupun apa yang dimaksud dengan dokumentasi hasil penghitungan suara di TPS yang kita sebut dengan C1, ” ungkap Afif.