SKB 4 Menteri Beri Kewenangan Kepala Daerah dalam Pembelajaran Tatap Depan

SKB 4 Menteri Beri Kewenangan Kepala Daerah dalam Pembelajaran Tatap Depan

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com – Deputi Dunia Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan & Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bagian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono memastikan bahwa diterbitakannya surat keputusan bersama (SKB) empat menteri terkait pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 memberikan kewenangan pembukaan satuan pendidikan pada kepala daerah masing-masing.

Hal tersebut disampaikan Agus di diskusi tentang Terobosan Pemanfaatan TIK Sederhana untuk Mengatasi Hambatan PJJ secara daring, Jumat (11/12/2020).

“SKB empat menteri terbaru, pada dasarnya kewenangan buka-tutup dasar pendidikan diberikan pada pemerintah wilayah baik provinsi untuk bidang menengah atas dan kabupaten/kota untuk pelajaran dasar, ” kata Agus.

Baca juga: IDI: Jika Pilkada Berlanjut, Sekolah Tatap Muka Sebaiknya Ditunda

Agus mengucapkan, kepala daerah memiliki kewenangan sebab gubernur, bupati, dan wali tanah air merupakan pihak yang paling mengarungi kondisi setiap wilayahnya.

Termasuk, bagaimana kondisi fasilitas kesehatan tubuh di setiap daerah.

Bahkan di beberapa daerah, gubernur berinisiatif untuk melakukan testing terhadap para guru.

Hasilnya kendati beragam, bahkan yang terjadi ialah banyak dari para gurulah yang membawa penyakit Covid-19 tersebut.

“Karena yang dikhawatirkan, ketika siswa bisa dikendalikan mobilitas guru kadang-kadang datang dari kawasan lain. Mengagetkan juga muridnya bugar, gurunya yang membawa Covid-19. ” kata dia.

Baca juga: Cegah Penularan Covid-19, Perhimpunan Guru Minta Siswa Hingga Guru Tak Pergi Saat Liburan Tutup tahun

Beberapa provinsi juga melakukan testing dan diketahui ada beberapa siswa yang terpapar Covid-19 sehingga menyebabkan sekolah kudu ditutup.

“Esensinya SKB empat menteri ini berikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk perlahan-lahan mengutamakan protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka, ” kata tempat.

Selain itu, berdasarkan SKB empat menteri tersebut juga orangtua memiliki kewenangan untuk tak mengirim anak ke sekolahnya seandainya masih ragu-ragu.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyatakan, sekolah bisa melaksanakan pembelsajaran tatap muka pada Januari 2021.

Baca juga: Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua