Komitmen Listyo Sigit di Uji Kelayakan Calon Kapolri: Polantas Tak Perlu Menilang, Terorisme hingga Gaet Influencer

Komitmen Listyo Sigit di Uji Kelayakan Calon Kapolri: Polantas Tak Perlu Menilang, Terorisme hingga Gaet Influencer

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com – Komjen Listyo Sigit Prabowo telah disetujui Upah III DPR sebagai Kapolri terpilih menggantikan Jenderal Idham Azis dalam rapat pengambilan keputusan, di Pelik Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2021) sore.

Dalam rapat tersebut, sembilan fraksi di DPR secara bulat mendukung Listyo Sigit sebagai Kapolri usai digelarnya tes kelayakan dan kepatutan calon kapolri.

Tak hanya itu, Komisi III juga menyampaikan jalan agar ke depannya institusi Polri lebih maju dan presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan.

Mengenai dalam uji kelayakan dan adat terdapat sejumlah komitmen yang ingin ditunaikan Listyo jika menjabat jadi Kapolri. Berikut beberapa di antaranya:

1. Tidak boleh hukum tajam ke kolong tumpul ke atas

Listyo menegaskan akan memajukan pendekatan yang humanis di kepolisian. Ia mengatakan, di masa mendatang, tidak boleh lagi penegakan patokan tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

“Saat ini yang harus diperbaiki jadi contoh ke depannya tidak dapat lagi ada hukum hanya cendekia ke bawah, tapi tumpul ke atas, tidak boleh lagi, ” kata Listyo dalam fit and proper test di Komisi III DPR, Rabu (20/1/2021).

Listyo menegaskan, tidak boleh lagi tersedia kasus serupa seperti nenek Minah di Banyumas, Jawa Tengah, dengan mencuri tiga biji kakao lalu diproses hukum hanya karena melahirkan kepastian hukum.

Baca juga: Calon Kapolri Listyo Sigit: Penegakan Hukum Harus Memenuhi Rasa Keseimbangan


“Tidak boleh lagi ada seorang anak melaporkan ibunya kemudian ibu tersebut diproses, ” ujar dia.

Ia mengatakan, di masa mendatang, Polri harus bersikap arif dalam menyelesaikan perkara di tengah masyarakat jadi kasus seperti yang dialami aki Minah tidak perlu terulang kembali.

“Itu dengan harus kami jaga, kami mempersiapkan pengawasannya, ” ucapnya.

2. Polantas tak menetapkan menilang

Listyo menuturkan akan mulai mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik pada bidang lalu lintas.

Penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik yang dimaksud adalah melalaikan electronic traffic law enforcement (ETLE).

Sistem ETLE ini nyata bukan program baru. Sistem itu sudah mulai diterapkan di sebanyak daerah, seperti Jakarta.

Dalam penerapannya, sejumlah kamera pengawas di pasang di sudut-sudut hidup. Kamera pengawas akan merekam pelanggaran yang dilakukan pengemudi.

Selanjutnya, petugas akan melakukan verifikasi pelanggaran dari rekaman tersebut dan mengirimkan surat konfirmasi ke pengendara.

Baca serupa: Soal Polantas Tak Perlu Menilang, Ini Penjelasan Lengkap Listyo Sigit

“Secara berantara akan mengedepankan mekanisme penegakan patokan berbasis elektronik atau ETLE, ” kata Listyo.

Taat Listyo, sistem elektronik ini bertujuan meminimalisasi penyimpangan penilangan saat bagian polisi lalu lintas melaksanakan suruhan.

“Ke depan saya harapkan anggota lalu lintas turun di lapangan, mengatur lalu lin, tidak perlu melakukan tilang. Kita harapkan menjadi ikon perubahan lagak Polri, ” ujar dia.