Gabungan Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Basi Timbulkan Konflik Horizontal

Gabungan Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Basi Timbulkan Konflik Horizontal

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com – Koalisi masyarakat sipil khawatir komponen cadangan (komcad) akan digunakan pemerintah untuk mengatasi kerawanan keamanan dalam negeri.

” Komponen cadangan yang telah disiapkan dan dibentuk pemerintah mampu digunakan untuk menghadapi ancaman ketenteraman dalam negeri, ” ujar Koordinator Komisi untuk Orang Hilang & Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanti, dalam keterangan tertulis, Senin (25/1/2021).

Baca juga: Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Basi Setelah Terbit Peraturan Menteri

Pembentukan komcad didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN).

Dalam Pasal 4 Ayat (2) UU PSDN disebutkan, pembentukan komcad bertujuan untuk menghadapi berbagai kerawanan, meliputi, ancaman militer, nonmiliter serta hibrida.

Merujuk bab tersebut, koalisi masyarakat sipil menebak jika pembentukan komcad hanya jadi dalih untuk menghadapi ancaman dengan terjadi di dalam negeri.

Misalnya, ancaman bahaya komunisme, terorisme, dan konflik dalam kampung yang berpotensi menimbulkan konflik mem di masyarakat.

“Padahal, pembentukan dan penggunaan komponen cadangan seharusnya diorientasikan untuk menolong komponen utama pertahanan negara yakni TNI dalam menghadapi ancaman tentara dari luar, ” kata Fatia.

Baca juga: Anggota Komisi I: Pembentukan Bagian Cadangan Jangan Sampai Terkesan Buang-buang Anggaran

Fatia menilai pembentukan komcad merupakan kelakuan yang terburu-buru.

Selain faktor urgensi pembentukannya yang dipertanyakan, kerangka peraturan dalam UU PSDN juga dianggap mempunyai permasalahan pokok.

Sebab, UU PSDN mempunyai aturan yang mengancam benar konstitusional warga negara dan memusingkan kehidupan demokrasi.