PPKM Mikro Berlaku mulai 9 Februari, Ini Aturan yang Harus Diketahui

PPKM Mikro Berlaku mulai 9 Februari, Ini Aturan yang Harus Diketahui

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com – Pemerintah sedang terus melanjutkan upaya pembatasan bangsa untuk mengendalikan laju penularan virus corona.

Setelah dekat satu bulan menerapkan pemberlakuan pemisahan kegiatan masyarakat ( PPKM) dalam sejumlah kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali, kebijakan akan dilanjutkan dengan PPKM berskala mikro.

Pembatasan tersebut rencananya diterapkan selama 14 hari selama 9-22 Februari 2021.

Pada Rabu (3/2/2021), Presiden Joko pun bertemu dengan lima gubernur untuk PPKM mikro ini.

Kelima kepala daerah yang hadir yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DALAM Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Gubernur Bali Wayan Koster.

Menangkap juga: Mendagri Terbitkan Instruksi soal PPKM Mikro, Begini Aturannya

Dalam pertemuan itu, Jokowi mengatakan bahwa PPKM belum efektif menekan laju penularan Covid-19 meski telah diperpanjang.

Oleh karenanya, ia menilai perlu adanya PPKM berskala mikro dengan diterapkan di RT/RW.

“Sehingga, saya sampaikan PPKM dalam level mikro, yakni di level kampung, desa, RW dan RT itu penting, ” kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).

Lalu, seperti apakah implementasi PPKM mikro? Berikut sejumlah hal dengan harus diketahui.

1. Pembentukan posko

Untuk mengimplementasikan PPKM mikro, pemerintah mewajibkan semua daerah membentuk pos komando (posko) penanganan Covid-19 tingkat desa/kelurahan.

Tukang Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, posko dapat dipimpin oleh kepala desa/lurah secara wakilnya petugas Badan Pengendalian Petaka Daerah (BPBD) atau tokoh umum.

Baca juga: PPKM Skala Mikro Dimulai 9 Februari, Epidemiolog: Konsep Belum Nyata

Sementara, personel posko melibatkan Bintara Pembina Dukuh (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, agama, adat; pemuda, penyuluh, pembantu, tenaga kesehatan, relawan, PKK, mematok Karang Taruna.

Wiku menerangkan, setidaknya posko memiliki 4 fungsi berikut:

semrawut Pencegahan, yakni melakukan sosialisasi adat 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) dan penyekatan mobilitas;