KPK limpahkan 2 Berkas Perkara Terkait Dugaan Suap Pemkab Lampung Selatan

KPK limpahkan 2 Berkas Perkara Terkait Dugaan Suap Pemkab Lampung Selatan

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com – Jaksa Persen Pemberantasan Korupsi ( KPK) melimpahkan berkas perkara dua terdakwa yakni mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan yang juga menjabat sebagai Asisten II Sekda Terkatung-katung Selatan Hermansyah Hamidi dan Syahroni ke Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang.

Plt Spesialis Bicara KPK Ali Fikri mengutarakan, keduanya merupakan terdakwa terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Lampung Selatan TA 2016 & 2017.

“Jaksa KPK melimpahkan berkas perkara terdakwa Hermansyah Hamidi dan terdakwa Syahroni di dalam perkara dugaan TPK suap terkait pengadaan barang dan jasa dalam Pemkab Lampung Selatan TA 2016 dan 2017 ke PN Tipikor Tanjung Karang, ” kata Ali dalam keterangan tertulis, Selasa (16/2/2021)

Sesudah pelimpahan, Ali mengatakan, penahanan para-para terdakwa tersebut beralih dan menjelma kewenangan PN Tipikor.

Baca juga: KPK Limpahkan 2 Berkas Perkara Dugaan Suap Bansos Covid-19 ke PN Jakpus

Selain itu, lanjut Ali, tempat penahanan pula telah dipindahkan ke Rutan Status I Bandar Lampung.

“Tim JPU selanjutnya menunggu penetapan Majelis Hakim yang akan menyelenggarakan persidangan dan penetapan sidang prima dengan agenda pembacaan surat perkara, ” ucap Ali

Ali menyebut, para tersangka masing-masing didakwa dengan dakwaan yaitu Pasal 12 huruf an UNDANG-UNDANG Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Kausa 65 Ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, Hermansyah diduga menyambut hadiah atau janji terkait logistik barang dan jasa di dunia Pemkab Lampung Selatan tahun perkiraan 2016 dan 2017.

Penetapan Hermansyah sebagai tersangka itu merupakan pengembangan kasus suap yang menjerat mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan.

Adapun nama-nama lain yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, kini telah divonis bersalah dan telah berkekuatan asas tetap.

Nama-nama tersebut adalah mantan Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan, anggota DPRD Lampung Agus Bhakti Nugroho, eks Besar Dinas PUPR Lampung Selatan Anjar Asmara, dan pihak swasta sejak CV 9 Naga bernama Cerah Ramadhan.