Tahu Lagi Revisi UU ITE di dalam 2016 yang Tak Cabut Pasal-pasal Karet...

Tahu Lagi Revisi UU ITE di dalam 2016 yang Tak Cabut Pasal-pasal Karet…

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com – Artikel merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) reda setelah Presiden Joko Widodo meminta agar implementasi UU tersebut menjunjung prinsip keadilan.

Jokowi mengaku akan meminta Dewan Peserta Rakyat (DPR) untuk merevisi UU tersebut jika implementasi UU ITE yang berkeadilan itu tidak dapat terwujud.

“Kalau Peraturan ITE tidak bisa memberikan mengalami keadilan ya saya akan mengambil kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-undang ITE tersebut, ” kata Jokowi saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).

Mengaji juga: Ketua Komisi I: Kami Sambut Baik Usulan Presiden Jokowi, Siap Bahas Kembali UU ITE

Jokowi bahkan mengatakan akan menodong DPR menghapus pasal- pasal longgar yang ada di UU ITE karena pasal-pasal itu menjadi hulu dari persoalan hukum UU itu.

“Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak, ” ujar Jokowi.

Revisi UU ITE sebetulnya bukan pertama kali ini saja mengendap. Pada 2016, DPR telah merevisi UU tersebut dengan mengesahkan UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Akan tetapi, revisi saat tersebut tidak serta merta mencabut pasal-pasal dalam UU ITE yang dianggap sebagai pasal karet.

Pasal yang dianggap bermasalah kurun lain Pasal 27 Ayat (1) soal kesusilaan, Pasal 27 Ayat (3) soal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan Pasal 28 Ayat (2) soal ujaran kemuakan.

Menyuarakan juga: Sebut Tak Ada Perkara Karet di UU ITE, Bagian Komisi I: Penegak Hukum Kudu Terapkan dengan Hati Nurani

Dalam Pasal 45 UU Nomor 11 Tahun 2008, pelanggaran atas tiga pasal di atas terancam pidana penjara memutar lama enam tahun dan/atau dam paling banyak Rp 1 miliar.

Revisi UU ITE tahun 2016 rupanya tidak menyampaikan banyak perubahan terkait ketentuan kejahatan tersebut.

UU Cetakan 19 Tahun 2016 hanya menurunkan ancaman pidana bagi pelanggar Kausa 27 Ayat (3) terkait penghinaan dan/atau pencemaran nama baik lantaran paling lama 6 tahun penjara dan/atau Rp 1 miliar menjadi 4 tahun penjara dan/atau Rp 750 juta.

UU tersebut juga menyatakan bahwa ketentuan pidana soal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan delik persaingan.

Sementara, ancaman pidana bagi pelanggar pasal kesusilaan serta pasal ujaran kebencian tetap memutar lama 6 tahun penjara dan/atau denda Rp 1 miliar.

Baca juga: Pemimpin Baleg: Terbuka Peluang Revisi UU ITE Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Dengan perubahan itu, maka tersangka kasus penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tak dapat ditahan selama masa penyidikan karena ancaman hukumannya penjara dalam bawah lima tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Kitab Peraturan Hukum Acara Pidana.