Kesahan Pedoman Interpretasi UU ITE Dipertanyakan

Kesahan Pedoman Interpretasi UU ITE Dipertanyakan

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com – Pakar hukum pidana Suparji Ahmad menilai langkah pemerintah dengan mulanya mewacanakan revisi Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kemudian menggantinya dengan menyusun arahan interpretasi resmi terhadap beleid tersebut tidak tepat.

Kejadian itu disampaikannya dalam diskusi daring bertajuk ‘Seberapa Pentingkah Revisi UNDANG-UNDANG ITE’, Kamis (18/2/2021).

“Persoalannya adalah dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan itu tidak ada metode interpretasi atau kemudian kebiasaan yang disebut interpretasi, ” prawacana Suparji sebagaimana dikutip dari Tribunnews. com.

Baca juga: Demokrat Pertanyakan Dasar Pemerintah Buat Kaidah Interpretasi UU ITE

Suparji mengatakan sejatinya di dalam proses hukum dikenal adanya gaya inerpretasi atau metode penafsiran serta metode historis.

Tetapi, Suparji berpendapat yang dimaksud Departemen Komunikasi dan Informatika (Kominfo) jadi pedoman interpretasi lebih tepat dianggap petunjuk teknis pelaksanaan UU.

Sebabnya tak tersedia produk hukum yang berupa asas interpretasi atas suatu UU yang lazim digunakan pada proses penafsiran dalam suatu proses hukum terhadap kasus tertentu.

“Tetapi dan sesungguhnya petunjuk teknis itu adalah nanti akan kembali kepada aparat penegak hukum. Apakah di sini akan keluar sebuah surat keputusan bersama untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut? Misalnya secara selektif agar tak terjadi semacam ketidakadilan? Ini dengan harus diperjelas, ” ujarnya.

Lebih lanjut, Suparji menghargai niat dari Kominfo sebaiknya diubah untuk membuat kesepakatan bersama.

Misalnya Kominfo, Kepolisian, dan Kejaksaan membuat kesepakatan untuk bersama-sama mengawal penerapan hukum secara reformis untuk menerapkan restorative justice dalam penerapan UU ITE.

Baca juga: ICJR: Revisi UNDANG-UNDANG ITE Harus Menghilangkan Pasal Longgar Bukan Membuat Pedoman Interpretasi

“Saya kira hendak lebih efektif untuk menciptakan kesamarataan dalam proses penegakan hukum bukan dengan cara membuat interpretasi. Tetapi bagaimana memuat kesepakatan di jarang Kominfo (dan Polri) yang memiliki otoritas di bidang informasi elektronik, ” ucap dia.