Soroti Buzzer dan UU ITE, Busyro Sebut Situasi Bergerak ke Neo Otoritarianisme

Soroti Buzzer dan UU ITE, Busyro Sebut Situasi Bergerak ke Neo Otoritarianisme

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com – Kepala Bidang Hukum dan HAM Pengelola Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas memperhitungkan ada kesamaan antara situasi Indonesia saat ini dibandingkan dengan situasi era Orde Baru.

Busyro pun menilai situasi saat ini sudah bergerak ke ajaran neo otoritarianisme.

“Ada kesamaan situasi Orde Baru itu dengan saat ini, ada kesamaaan. Sekarang orang menilai, termasuk kami, sudah mulai bergerak kepada neo otoritarianisme, ” kata Busyro di acara Mimbar Bebas Represi yang disiarkan akun YouTube Amnesty International Indonesia, Sabtu (20/2/2021).

Baca juga: Ditanya soal Pendanaan Buzzer Istana, JK: Periode Saya Tak Ada

Busyro menuturkan, pernyataannya itu didasarkan pada tiga indikator. Pertama, masifnya buzzer atau pendengung pada media sosial.

“Orang yang kritis lalu diserang dengan buzzer , secara berbagai macam cara, ” ujar Busyro.

Indikator kedua, lanjut dia, adanya teror-teror secara meretas alat komunikasi, termasuk teror kepada aktivis kampus.

Ia mencontohkan kasus teror kepada civitas Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang hendak menggelar diskusi terkait pemakzulan presiden.

Baca juga: Fatwa MUI: Aktivitas Buzzer Hukumnya Haram

Indikator ketiga, kata Busyro, terdapat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilainya seolah-olah melegalkan perbuatan para buzzer .

“Undang-Undang UTE ini sesungguhnya memiliki karakter, karakternya apa? Yaitu jadi wujud pelembagaan buzzer, jadi buzzer yang dilegalkan melalui Undang-Undang ITE, sudah penuh korbannya, ” kata Busyro.

Mantan pimpinan KPK itu pun mempertanyakan di mana status polisi serta negara dalam perihal tersebut.

“Ini pertanyaan serius, jika maunya jujur dengan Pancasila maka tegakkan norma-norma spirit Pancasila itu dengan menjunjung agung demokrasi, menegakkan keadilan sosial, menegakan prinsip musyawarah, ” ujar Busyro.

“Prinsip musyawarah bermakna tidak ada dominasi kelompok-kelompok penentu dominan tertetntu di dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara, sekarang ini tidak, ” kata dia.

Baca juga: Jubir Jokowi: Pemerintah Tak Punya Buzzer, Siapa Pun Boleh Mengkritik