Tersebut Mekanisme Polisi Virtual Tegur Pelanggar UU ITE di Media Baik

Tersebut Mekanisme Polisi Virtual Tegur Pelanggar UU ITE di Media Baik

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com – Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Slamet Uliandi menyatakan pihaknya akan mengawasi konten media baik yang terindikasi melanggar UU No. 19 Tahun 2016 tentang Bahan dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait pencemaran nama baik ataupun nama dengan mengaktifkan polisi virtual .

Diketahui, penjagaan polisi virtual tersebut dilakukan di praktik ataupun platform media sosial dengan banyak digunakan masyarakat. Di antaranya ialah platform Facebook, Twitter, dan Instagram.

Menurut Slamet, pengguna media sosial yang diduga melanggar UU ITE bakal diberikan edukasi berupa pesan direct message (DM) melalui WhatsApp atau media lainnya berupa peringatan.

Baca juga: Polri Bakal Kerja Sama dengan Kemkominfo Aktifkan Polisi Virtual

“Peringatan virtual sifatnya sejenis ini, pada saat orang melakukan kira-kira kelalaian, kita anggaplah si Badu. ‘Saudara Badu hari ini Anda meng-upload konten jam sekian tanggal sekian, konten ini berpotensi pidana SARA dengan ancaman hukuman penjara’, ” kata Slamet sebagaimana dikutip dari Tribunnews. com, Selasa (23/2/2021).

Slamet mengatakan tim patroli siber bakal menganjurkan pesan peringatan sebanyak 2 kali kepada pelanggar.

Dalam peringatan itu, tim akan membaca terkait pasal yang dilanggar jika pelaku mengunggah konten tersebut.

“Bentuk pesan peringatannya itu nanti kita akan sampaikan secara lengkap dengan informasi mengapa konten tersebut mempunyai pelanggaran atau kah kata-katanya, atau kah mengandung hoaks, ” tutur dia.

Sebaliknya, para pelanggar selalu diminta untuk menurunkan kontennya tersebut paling lama 1×24 jam. Bila menolak, pelanggar akan dipanggil buat dimintai klarifikasi.

Baca juga: Polisi Virtual Indonesia Bakal Segera Patroli di Medsos

“Pada saat dia tidak turunkan kita ingatkan lagi, kalau tidak ingatkan kita klarifikasi, undangan klarifikasinya itu biar sifatnya tertutup jadi orang tak usah tahu karena privasi, ” kata Slamet.

“Namun kalau sudah dilakukan tahapan itu kemudian tidak mau kooperatif, lebihkurang bagaimana? Tapi sesuai perintah Abu Kapolri, cara-cara humanis itu kudu dikedepankan karena ini program 100 hari beliau polisi yang humanis, ” ucap Slamet.