Mahfud: Jika Ada Pasal Karet, UU ITE Bisa Direvisi atau Ditambah Penjelasan

Mahfud: Jika Ada Pasal Karet, UU ITE Bisa Direvisi atau Ditambah Penjelasan

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com berantakan Pemerintah tengah mempertimbangkan kemufakatan baru terkait Undang-Undang Cetakan 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam webinar bertajuk Menyikapi Perubahan UU ITE, yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Nusantara (PWI), Kamis (25/2/2021).

“Pemerintah tengah memikirkan untuk membuat resultante ataupun kesepakatan baru terkait polemik di dalam UU ITE, ” ujar Mahfud, di dalam keterangan tertulis, Kamis (25/2/2021).

Baca juga: Tim Uraian Akan Minta Masukan Berbagai Elemen Masyarakat untuk UU ITE

Mahfud mengatakan, kesepakatan baru itu bisa diwujudkan semasa dalam kajian, pemerintah menemukan substansi aturan bersifat karet ( haatzai artikelen ).

Saat ini pemerintah telah membentuk Tim Kajian UU ITE. Tim ini bekerja untuk mengkaji pasal-pasal yang dianggat karet, baik lantaran sisi implementasi maupun substansinya.

Mahfud selalu menyampaikan, bahwa kemungkinan kemufakatan baru dalam UU ITE tersebut mencakup dua arah.

Baca juga: Anggota Komisi I: Pandemi Jadi Halangan Telaah Revisi UU ITE

Pertama, patokan implementasi. Misalnya, kriteria suatu pasal agar dalam pelaksanaannya dapat diterapkan secara setimbal.

Kedua, me kemungkinan dilakukannya revisi UU ITE.

“Jika memang di dalam undang-undang itu ada substansi-substansi yang berwatak haatzai artikelen , berwatak pasal karet maka bisa diubah dan bisa direvisi, ” kata Mahfud.

“Revisi itu secara mencabut atau menambahkan perkataan, atau menambah penjelasan pada dalam undang-undang itu, ” tutur dia.

Baca juga: Awak Kajian UU ITE: Merevisi Tak Harus Buang Perkara, Hanya Pengaturannya Diperjelas

Adapun pendirian Tim Kajian UU ITE tertuang dalam Keputusan Menko Polhukam (Kepmenko Polhukam) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tertanggal 22 Februari 2021.

Tim Kupasan UU ITE terdiri lantaran Tim Pengarah dan Awak Pelaksana.

Tim Pengarah terdiri dari Mahfud MD, Menteri Hukum & HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Tim ini akan melakukan kajian selama dua hingga tiga bulan ke depan.