Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Uncategorized

JAKARTA, PETUNJUK. com – Usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan proyek infrastruktur, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah langsung ditahan di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) cabang Pomdam Jaya Guntur.

“Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 27 Februari datang dengan 18 Maret, ” ucap Ketua KPK Firli Bahuri, Minggu (28/2/2021) dini hari.

Dalam tentang ini, Komisi Antirasuah turut menetapkan dua tersangka lain yaitu Sekretaris Dinas PUTR Pemprov Sulawesi Selatan yang juga orang kepercayaan Nurdin, Edy Rahmat (ER).

Kemudian, Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto (AS), demi kontraktor yang diduga memberikan suap kepada Nurdin.

Terhadap Edy, Firly mengatakan, KPK menahannya di Rutan KPK cabang Kavling C1. Sementara Agung ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih.

Baca pula: KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Uang sogok Proyek Infrastruktur

“Untuk membunuh mata rantai penularan Covid-19 di lingkungan Rutan KPK, para tersangka akan dikerjakan isolasi mandiri di Rutan KPK Kavlin C1, ” ucap Firli.

Dalam perkara ini, Nurdin Abdullah dan Edy Balasan disangka melanggar Pasal 12 huruf an atau Pencetus 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pencetus 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama dengan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Kejahatan Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Tatkala Agung Sucipto disangka mengenai Pasal 5 ayat (1) huruf an atau Urusan 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cetakan 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Bagian 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 bagian 1 ke 1 KUHP.