Zaman Peraih Penghargaan Antikorupsi Ditangkap KPK…

Zaman Peraih Penghargaan Antikorupsi Ditangkap KPK…

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus dugaan suap rencana infrastruktur di lingkungan Negeri Provinsi Sulsel.

Penetapan Nurdin Abdullah sebagai tersangka merupakan tindak tinggi atas operasi tangkap tangan ( OTT) yang dilakukan KPK pada Jumat (26/2/2021) malam di Sulawesi Selatan.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan, banyak masyarakat dengan kaget dengan penangkapan yang dilakukan KPK.

Sebab, menurut dia, semasa ini Nurdin dikenal memiliki rekam jejak dan kemampuan yang baik.

“Kita ikuti jalan (hukum). Tetapi karena penilaian masyarakat yang menyampaikan ke saya, banyak yang termenung, sedih, karena beliau orang baik, ” ujar Hasto dalam keterangannya yang diterima Kompas. com , Minggu (28/2/2021).

Baca pula: Kasus Korupsi, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Dapat Rp 5, 4 Miliar, Ini Kronologinya


Menurut Hasto, banyaknya bagian yang kaget terhadap interpretasi tersebut karena Nurdin adalah penerima Bung Hatta Anti-Corruption Awards (BHACA) tahun 2017.

Penghargaan itu, kata dia, dikasih untuk pejabat yang dinilai memiliki integrasi dan luput korupsi.

Hasto bercerita, sebelum dibawa sebab KPK, Nurdin sempat menemui Ketua DPD PDI Perjuangan Sulsel Andi Ridwan Wittiri.

Kepada Andi, Nurdin mengatakan siap bertanggung jawab dan akan menunjukkan bahwa dirinya tidak bersalah.

“Makanya awak juga sempat kaget. Dia (Nurdin) sendiri sebelum dibawa KPK itu menghubungi Bungkus Andi mengatakan siap bertanggung jawab, baik di dunia dan akhirat, maupun pula bagi seluruh masyarakat. Bahwa beliau tidak melakukan kejadian yang dituduhkan, ” kata Hasto.

Baca juga: KPK Pastikan Punya Bukti Kuat Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Terima Suap dan Gratifikasi

Meski serupa itu Hasto mengatakan bahwa pihaknya menunggu dan menghormati metode hukum yang sedang berlangsung.

Ia menegaskan PDI Perjuangan tidak bakal melakukan intervensi hukum.