Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Bagian Eksternal

Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Bagian Eksternal

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com – Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Anak menegaskan, kongres luar lazim (KLB) yang digelar sebab kelompok kontra-Ketua Umum Golongan Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bukan masalah internal Partai Demokrat saja.

“KLB dagelan tersebut bukanlah persoalan internal Partai Demokrat belaka, karena dengan menyelenggarakan adalah Mantan Bakal PD dan pihak eksternal dari PD, ” logat Herzaky dalam keterangan tercatat, Sabtu (6/3/2021).

Herzaky menuturkan, keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sudah nyata dan terang benderang dibuktikan dengan terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat lewat KLB tersebut.

Mengaji juga: Demokrat Sebut Pertahanan Kontra-AHY Tekan DPD serta DPC untuk Dukung KLB

Lalu, mantan Panglima TNI itu pun menerima keputusan KLB yang digelar sejumlah mantan kader Demokrat tersebut.

Herzaky menuturkan, perbuatan tersebut inkonstitusional karena KLB digelar tidak sesuai dengan syarat-syarat di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

“Sehingga tindakan penyelenggaraan KLB dagelan ini merupakan perilaku melawan hukum. Bahkan, KSP Moeldoko bisa dikatakan melayani abuse of power menetapi posisinya yang sangat depan dengan kekuasaan, ” perkataan Herzaky.

Baca juga: Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Herzaky melanjutkan, pemerintah tetap melindungi dan mengayomi Partai Demokrat dengan melawan kesibukan Moeldoko guna menjaga iklim demokrasi.

“Jadi, sangat tidak adil kalau pemerintah masih menerima buatan KLB abal-abal yang menetapkan Moeldoko, apalagi hanya memandang ini isu internal, ” kata dia.

Adapun hal ini disampaikan Herzaky menanggapi pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Dasar, dan Keamanan Mahfud MD yang menyebut konflik Golongan Demokrat baru menjadi persoalan hukum ketika kelompok KLB mendaftarkan kepengurusan baru Demokrat hasil KLB ke Departemen Hukum dan HAM.