Mahfud Bantah Pemerintah Lindungi Penyelenggaraan KLB Kubu Kontra-AHY

Mahfud Bantah Pemerintah Lindungi Penyelenggaraan KLB Kubu Kontra-AHY

Uncategorized

JAKARTA, PETUNJUK. com semrawut Menteri Koordinator Bidang Kebijakan, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyanggah tudingan yang menyebut negeri melindungi jalannya Kongres Istimewa ( KLB) kubu kontra-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

“Kemudian saudara, kalau saya mengecap hal kita tidak mampu melarang KLB karena tersebut masih ada saja karakter menuduh, KLB itu dilindungi, endak ada, ndak ada urusannnya, pemerintah enggak menangani KLB di Medan, ” ujar Mahfud dalam fakta video Kemenko Polhukam, Minggu (7/3/2021).

Mahfud menegaskan, pemerintah tidak mengecewakan penyelenggaraan KLB kubu kontra-AHY karena merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Prinsip di Muka Umum.

Baca juga: Mahfud MD: Pemerintah Selesaikan Polemik KLB Kubu Kontra-AHY Berdasarkan Hukum

Mahfud juga mengatakan, bahwa tak dibubarkannya KLB tersebut cocok halnya yang terjadi dalam era Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Di dalam 2002, Partai Kebangkitan Keturunan (PKB) mengalami dualisme.

Itu terjadi setelah Matori Abdul Jalil mengambil alih PKB dari Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Setahun berikutnya, Matori kalah gugatan di Pengadilan.

Sikap pemerintah tidak membubarkan KLB juga terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: Mahfud MD: Sejak Kurun Ibu Mega, Pak SBY, hingga Pak Jokowi, Negeri Tak Pernah Larang KLB

Pada 2008, PKB merasai dualisme, yakni versi Parung (Gus Dur) dan pertahanan Ancol (Cak Imin).

“Saya ulangi, Pak SBY tidak membubarkan KLB-nya PKB, ada dua, serta berkali-kali forum. Bu Kabut juga endak membubarkan KLB-nya Matori. Bukan Pak SBY dan Bu Mega memihak, tapi memang oleh UNDANG-UNDANG tidak boleh seperti sekarang UU-nya sama berlaku UU Nomor 9 Tahun 98, ” ujar Mahfud.

Diketahui, Partai Demokrat belakangan ini tengah dilanda berbagai polemik dengan adanya kudeta terhadap kepemimpinan AHY.

Puncaknya adalah tersenggaranya KLB kubu kontra-AHY yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). KLB tersebut menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

“Dengan ganjaran Tuhan Yang Maha Tunggal, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan memperhatikan bahwa putusan menetapkan perdana, dari dua calon, pada voting berdiri, maka Bungkus Moeldoko ditetapkan menjadi Pemimpin Umum Partai Demokrat kurun 2021-2026, ” kata bekas kader Demokrat Jhoni Allen, di KLB, Jumat (5/3/2021).

Membaca juga: Mahfud: AHY Ketum Demokrat Berdasarkan AD/ART 2020 di Kemenkumham