Masyarakat Diminta Lapor jika Temukan Masker Medis Diduga Palsu, Bisa lewat Jalur Tersebut

Masyarakat Diminta Lapor jika Temukan Masker Medis Diduga Palsu, Bisa lewat Jalur Tersebut

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com – Plt Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Farmalkes) Kemenkes, Arianti Anaya, meminta masyarakat mewaspadai peredaran kedok medis palsu.

Jika menemukan masker yang diduga tak sesuai kaki, masyarakat diminta melapor ke Kementerian Kesehatan.

“Jika tenaga kesehatan ataupun masyarakat menemukan masker yang dicurigai tidak memenuhi penumpu, maka diminta untuk segera kita punya jalur e-watch alkes itu, bisa melalui pengaduan dan atau meniti Halo Kemkes 1500567, ” kata Arianti dalam konvensi pers yang ditayangkan YouTube Kementerian Kesehatan RI, Minggu (4/4/2021).

Masker palsu yang dimaksud Arianti ialah yang tak mempunyai izin edar dari Kemenkes, tetapi diklaim sebagai masker medis.

Baca juga: Satgas Covid-19: Penggunaan Masker Turun Sejak Pelaksanaan Vaksinasi

Untuk mendapat izin edar, masker harus memenuhi persyaratan mutu, kebahagiaan, dan manfaat. Oleh karenanya, harus dilakukan uji bacterial filtration efficiency (BFE), particle filtration efficiency (PFE), breathing resistance, dan lainnya.

Rangkaian pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menguatkan masker mampu mencegah masuknya droplet atau virus dan bakteri.

Masker yang lulus pengujian itulah yang mendapat izin edar dan dikategorikan sebagai kedok alat kesehatan, baik masker bedah maupun masker N95/KN95.

“Yang dikenal sebagai tidak sesuai secara peruntukannya adalah misalnya kedok itu sebenarnya bukan kedok alat kesehatan, tapi diklaim sebagai masker alat kesehatan tubuh. Ini akan ditindaklanjuti sebab tentunya ini akan memutar masyarakat, ” terang Arianti.

Adapun masker non medis umumnya dimanfaatkan untuk sejumlah keperluan semacam pada industri pengecatan, pertambangan, atau perminyakan. Di pabrik ini masker berfungsi untuk mencegah gangguan inhalasi kepada polusi.

“Tentunya, yang pasti masker non medis ini tidak memiliki izin edar dari Kemenkes karena tidak memenuhi pengampu uji sebagai alat kesehatan tubuh, ” ujarnya.