Telegram Larangan Siarkan Kekerasan Petugas Berujung Permintaan Maaf Kapolri

Telegram Larangan Siarkan Kekerasan Petugas Berujung Permintaan Maaf Kapolri

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com – Polri akhirnya menanggalkan Surat Telegram Kapolri yang salah satu poinnya melarang media massa menyiarkan kesibukan kekerasan dan arogansi bagian polisi setelah mendapatkan kritik publik.

Pembatalan tersebut dituangkan melalui Tulisan Telegram ST/759/IV/HUM. 3. 4. 5. /2021 bertanggal 6 April 2021 yang ditandatangani Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono atas nama Kapolri.

Surat telegram ditujukan bagi para-para kepala kepolisian daerah (kapolda), secara khusus kepala tempat humas (kabid humas).

Sementara itu, Surat Telegram Kapolri yang dicabut yaitu bernomor ST/750/IV/HUM. 3. 4. 5. /2021. Tulisan itu diteken Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo pada 5 April 2021.

[embedded content]

Baca juga: Telegram perkara Larangan Media Tayangkan Kekerasan Polisi Dicabut karena Timbulkan Multitafsir di Masyarakat

“Dalam prosesnya ternyata menimbulkan penafsiran yang berbeda. Karena itu, Mabes Polri telah mengeluarkan Tulisan Telegram 759 yang isinya Surat Telegram 750 tersebut dibatalkan, ” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rusdi Hartono, Selasa (6/4/2021).

Dalam telegram tersebut, ada 11 aturan mengenai pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan/dan atau kejahatan dalam agenda siaran jurnalistik.

Poin larangan media menyiarkan kekerasan dan arogansi polisi serta sejumlah poin yang lain di surat telegram itu dianggap membahayakan kebebasan pers serta membatasi transparansi Polri kepada publik.

“Batasan kepada jurnalis untuk meliput tindakan kekerasan atau arogansi anggota Polri tersebut yang saya anggap membatasi kebebasan pers, serta akuntabilitas dan transparansi kepada umum, ” kata Komisioner Bayaran Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti.

Baca juga: Kapolri Terbitkan Telegram, Larang Media Siarkan Arogansi dan Kekerasan Petugas

Hal senada disampaikan Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Kering dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Rivanlee Anandar. Menurutnya, Polri tidak semestinya mengucup akses informasi bagi jalan massa.

“Surat telegram tersebut berbahaya untuk kebebasan pers karena jemaah diminta percaya pada riwayat tunggal negara. Sementara polisi minim evaluasi dan audit atas tindak-tanduknya, baik untuk kegiatan luring maupun daring, ” ujarnya.