Nota Kesepahaman Diteken, Pengembangan Vaksin Nusantara Tidak Dikomersilkan

Nota Kesepahaman Diteken, Pengembangan Vaksin Nusantara Tidak Dikomersilkan

Uncategorized

JAKARTA, PETUNJUK. com kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Jantan, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM) Penny K Lukito menandatangani Nota Kesepahaman penelitian berbasis pelayanan memakai sel dedrintik, Senin (19/4/2021).

Penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan imunitas terhadap virus SARS-CoV-2 tersebut digadang-gadang tidak untuk dikomersialkan.

“(Penelitian) berkelakuan autologus yang hanya dipergunakan untuk diri pasien sendiri sehingga tidak dapat dikomersialkan dan tidak diperlukan pengesahan izin edar, ” serupa itu keterangan tertulis Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad), Senin (19/4/2021).

Nantinya, penelitian ini akan dilakukan di Rumah Sakit Induk Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.

Baca selalu: Kelanjutan Vaksin Nusantara, KSAD, Menkes, dan BPOM Teken Nota Kesepahaman

Penelitian diyakini hendak mempedomani kaidah penelitian bertemu dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Selain itu, penelitian ini juga disebut bukan kelanjutan dari penelitian Vaksin Nusantara yang kerdil sementara karena kaidah ilmiah yang tak terpenuhi.

“Penelitian ini bukan merupakan kelanjutan dari uji klinis adaptif fase satu vaksin yang berasal daripada sel dendritik autolog dengan sebelumnya diinkubasi dengan spike protein Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2 (SARS-CoV-2) pada subyek yang tak terinfeksi Covid-19 dan tak terdapat antibodi antiSARS-CoV-2, ” tulis keterangan tertulis itu.

“Karena uji klinis fase 1 yang sering disebut berbagai kalangan sebagai program Vaksin Nusantara ini masih harus merespon beberapa temuan BPOM dengan bersifat critical dan major , ” sambungnya.

Baca juga: Kapuspen: Vaksin Nusantara Bukan Rencana TNI

Sebelumnya, Vaksin Nusantara menjadi kontroversi lantaran BPOM belum mengeluarkan persetujuan pelaksanaan tes klinik (PPUK), namun sebanyak anggota DPR menjadi relawan dalam pengembangan Vaksin Nusantara.

Pengambilan sampel darah terkait uji klinik fase II dilakukan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (14/4/2021).

Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan, proses pembuatan Vaksin Nusantara melompati cara yang telah disepakati.

Menurut Penny, seharusnya Vaksin Nusantara harus meniti tahapan praklinik terlebih awal sebelum masuk tahap uji klinik tahap I. Namun, tim yang memproses vaksin tersebut menolak.

“Nah Vaksin Nusantara itu loncat, pada saat tersebut sebenarnya di awal-awal dalam saat pembahasan awal itu tidak, harus preclinic zaman ya, tapi mereka menegasikan, ” kata Penny kepada Kompas. com, Rabu (14/4/2021).