Ringkasan Putusan MK soal UU KPK: 3 Perkara Ditolak, 3 Tak Diterima, satu Dikabulkan Sebagian

Ringkasan Putusan MK soal UU KPK: 3 Perkara Ditolak, 3 Tak Diterima, satu Dikabulkan Sebagian

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak tiga permohonan tes materi dan uji formil Undang-Undang Nomor 19 Tarikh 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Adapun, pasal pertama yang ditolak adalah permohonan uji formil dengan diajukan oleh eks pimpinan KPK Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Saut Situmorang.

Vonis tersebut dibacakan oleh Kepala MK Anwar Usman pada sidang yang disiarkan secara daring, Selasa (4/5/2021).

“Menolak permohonan para-para pemohon untuk seluruhnya, ” kata Anwar Usman.

Menangkap juga: MK Tolak Tuntutan Uji Formil UU KPK yang Diajukan Eks Pimpinan KPK

Tolak tiga perkara

Penolakan MK berdasar beberapa pertimbangan majelis hakim konstitusi dari berbagai dalil permohonan yang diajukan pemohon.

Antara asing, mengenai UU KPK dengan tidak masuk dalam Rencana Legislasi Nasional (Polegnas) DPR. Mahkamah menilai dalil tersebut tidak beralasan menurut adat.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan, RUU KPK sudah masuk dalam Prolegnas sejak lama, terpaut lama atau tidaknya pembicaraan tergantung pada UU tersebut sendiri.

“Terutama untuk mengharmonisasi antara RUU yang satu dengan yang lain sehingga tidak menutup peluang terjadi perbedaan waktu pada melakukan harmonisasi undang-undang, ” kata Arief.

Mahkamah juga menyangkal pernyataan terkait dalil tak dilibatkannya aspirasi masyarakat pada penyusunan UU KPK hasil revisi.

Baca juga: Ini Petunjuk MK Tolak Uji Formil UU KPK yang Diajukan Eks Pimpinan KPK

Hakim konstitusi Saldi Isra mengatakan kalau berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan pembuat UU, yakni DPR, sudah melibatkan masyarakat dan stakeholder terkait termasuk pimpinan KPK dalam pembahasan RUU.

Mahkamah, sendat Saldi, juga sudah melihat bahwa pimpinan KPK sudah diajak untuk terlibat di pembahasan.

“Menemukan fakta bahwa beberapa kali KPK menolak menghadiri perdebatan perihal revisi Undang-Undang KPK hal demikian berarti bukanlah pembentuk undang-undang, DPR & presiden yang tidak suka melibatkan KPK, tetapi secara faktual KPK yang menentang untuk dilibatkan dalam jalan pembahasan rencana revisi Undang-Undang KPK, ” ujar Saldi.

Sementara terpaut dengan adanya berbagai ragam penolakan dari kalangan masyarakat terkait pengesahan RUU KPK, Mahkamah menilai itu jadi bagian kebebasan menyatakan kaidah karena kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh gerombolan yang menolak tetapi juga yang mendukung.

Baca juga: Kesal Uji Formil UU KPK Ditolak MK, Azyumardi Azra: KPK Akan Kehilangan Kredibilitas