Putusan MK: Peralihan Jadi ASN Tak Boleh Rugikan Pegawai KPK

Putusan MK: Peralihan Jadi ASN Tak Boleh Rugikan Pegawai KPK

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com – Majelis hukum Konstitusi (MK) menegaskan, peralihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak dapat merugikan pegawai KPK, cocok hak-hak yang didapatkannya.

Hal tersebut tertuang dalam berkas putusan terkait uji formil dan bahan Undang-Undang Nomor 19 Tarikh 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi buat perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Adapun perkara itu diajukan oleh sejumlah akademisi yakni Rektor Universitas Agama islam Indonesia (UII) Yogyakarta Fathul Wahid.

Kemudian Dekan Fakultas Hukum UII Abdul Jamil, Direktur Tengah Studi HAM UII Yogyakarta Eko Riyadi, dan Eksekutif Pusat Studi Kejahatan Ekonomi FH UII Yogyakarta Selaput Wibowo.

Baca juga: Rangkuman Putusan MK soal UU KPK: 3 Perkara Ditolak, 3 Tak Diterima, 1 Dikabulkan Sebagian

“Mahkamah perlu menetapkan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjelma ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya ketentuan peralihan UU 19/2019 maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh mudarat hak pegawai KPK buat diangkat menjadi ASN, ” demikian yang tercantum pada berkas putusan yang dikutip Kompas. com, Kamis (6/5/2021).

“Dengan dalil apa pun di sungguh desain yang telah ditentukan tersebut, ” lanjut fragmen tersebut.

Pada berkas putusan itu juga dijelaskan bahwa, menurut Mahkamah, adanya ketentuan mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjelma ASN yakni untuk memberi jaminan kepastian hukum pantas dengan kondisi faktual personel KPK.

Baca juga: 75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

Sebab karena itu, Mahkamah menghargai dalam proses peralihan itu tidak boleh merugikan & mengurangi hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

“Sebab, para-para pegawai KPK selama ini telah mengabdi di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tak diragukan, ” tulis Majelis hukum dalam berkas permohonan.

Sebelumnya, KPK menyatakan 75 dari 1. 351 pegawai yang telah memasukkan tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak memenuhi syarat (TMS).

Baca juga: Wadah Pegawai Tutur TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

KPK sendiri belum memberikan penjelasan apakah para pegawai yang dinyatakan TMS akan diberhentikan atau tidak dari Lembaga Antirasuah itu.

Bagian KPK justru menyatakan sedang menunggu penjelasan dan aksi lanjut atas hasil ulangan itu dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).