Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com porakporanda Lembaga Uraian dan Pengembangan Sumber Gaya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Gede Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai, pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Bayaran Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan akan beralih menjadi aparatur sipil negara (ASN) terdapat unsur kesengajaan.

Dalam pernyataan yang ditandatangani Ketua Rumadi Ahmad & Sekretaris Marzuki Wahid itu, dikatakan bahwa ada perbedaan cara, materi, dan periode waktu pelaksanaan TWK.

“Mencermati cerita-cerita dibanding pegawai KPK yang diwawancarai terkait cara, materi, dan durasi waktu wawancara dengan berbeda-beda, tampak terdapat bagian kesengajaan ( by design ) buat menarget pegawai KPK yang diwawancarai, ” tulis maklumat tersebut, dikutip Minggu (9/5/2021).

Mengaji juga: Lakpesdam PBNU Jumlah Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Menurut Lakpesdam PBNU, fakta tersebut menunjukkan bahwa TWK tampak sebagai screening atau litsus zaman sistem baru atau mihnah di masa khalifah Abbasiyah.

Oleh karena itu, TWK dinilai terlihat dimanfaatkan untuk mengeluarkan dan menyingkirkan sejumlah pegawai KPK yang berseberangan dengan penguasa ataupun mengancam pihak-pihak yang terkebat dalam persekongkolan korupsi yang ditangani KPK.

“Jika ini terjadi, oleh karena itu ini adalah ancaman benar serius terhadap pelemahan KPK yang justru dilakukan internal KPK dan pemerintah tunggal, ” kata dia.

Lakpesdam PBNU menekankan, pegawai yang dites sudah lama bekerja dalam KPK dan terbukti mempunyai kompetensi dalam pemberantasan manipulasi.

Selain tersebut, mereka juga tengah menangani kasus-kasus korupsi besar yang sangat serius.

“Oleh karena itu, TWK tidak bisa dijadikan jalan untuk mengeluarkan pegawai KPK yang sudah lama bergelut dalam pemberantasan korupsi, ” tulis pernyataan tersebut.

Baca pula: Tes Wawasan Kebangsaan Personel KPK: Antara Capai Kompetensi dan Upaya Melumpuhkan

Karena itu, Lakpesdam PBNU meminta Pemimpin Joko Widodo membatalkan buatan TWK tersebut karena kurang etik dan moral.