MA Batalkan SKB soal Sewarna Sekolah dan Respons 3 Kementerian

MA Batalkan SKB soal Sewarna Sekolah dan Respons 3 Kementerian

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com – Mahkamah Gemilang (MA) telah mengabulkan tuntutan uji materi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Gajah Dalam Negeri (Mendagri) serta Menteri Agama (Menag) terkait pemakaian seragam dan atribut sekolah bagi peserta asuh di sekolah negeri.

Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro, Mahkamah mengatakan SKB tersebut berkelahi dengan sejumlah pasal pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional.

Putusan pengabulan tersebut terkait perkara nomor 17 P/HUM/2021 yang diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.

“Obyek penolakan hak uji materi berbentuk SKB Nomor 2/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Cetakan 219 Tahun 2021 mengenai Penggunaan Pakaian Seragam serta Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah dengan Diselenggarakan Pemda pada Tinggi Pendidikan Dasar dan Membuang dikabulkan, ” kata Andi seperti dilansir dari Kompas. id , Jumat (7/5/2021).

Menyuarakan juga: SKB 3 Gajah soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi…

Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, serta Teknologi, Kementerian Agama, mengikuti Kementerian Dalam Negeri diperintahkan untuk mencabut SKB terpaut penggunaan atribut seragam madrasah tersebut.

Adapun SKB 3 menteri ini sebelumnya dibuat bersandarkan pertimbangan masih adanya kasus-kasus pelarangan dan pemaksaan pakaian seragam dan atribut kegamaan tertentu bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah dengan dilakukan pemerintah daerah.

Dipelajari dan dikoordinasikan

Tiga kementerian yang terlibat dalam pengerjaan SKB 3 menteri tersebut menegaskan akan melakukan penyerasian dan menghormati hasil putusan MA.

Besar Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan mengatakan, hingga Kamis (6/5/2021) Kemendagri belum menyambut salinan putusan dari MA.

Jika salinan sudah diterima, Kemendagri bakal membahas dan melakukan dialog dengan tim hukum serta Direktorat Jenderal Politik serta Pemerintahan Umum Kemendagri.

“Saya sudah mengindahkan soal putusan itu. Tetapi, untuk saat ini, tindak lanjutnya (putusan MA) belum ada, ” kata Benni, Kamis.