75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Perintah Atasan

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Perintah Atasan

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com – Surat Keputusan (SK) lengkap dengan kop dan tanda tangan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tersebar dalam kalangan media, Selasa (11/5/2021) kemarin.

Isinya tentang pembebasan tugas 75 pegawai lembaga antirasuah tersebut yang tak lolos melakukan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

TWK tunggal adalah syarat yang kudu dijalani para pegawai KPK untuk alih status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tetapi demikian, sepekan kebelakang ulangan ini memicu banyak perdebatan.

Pasalnya, isi soal dianggap terlalu tendensius dan menuju pada masalah pribadi, kebebasan berpikir dan agama.

Baca juga: Firli Terbitkan SK, 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Dibebastugaskan

TWK bahkan dianggap berpotensi memicu perpecahan dan melanggar Hak Pokok Manusia (HAM).

Selain itu, TWK pula disebut tidak bisa menjelma dasar untuk memberhentikan personel KPK yang tak lulus.

Penyebabnya ketentuan tes itu tidak tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Manipulasi.

Ditambah vonis uji materi Mahkamah Konstitusi (MK) pada putusan tersebut yang menyebut bahwa mendaulat status kepegawaian KPK tak boleh merugikan hak para pegawainya.

Baca juga: BKN: Personel KPK yang Lulus Tes Wawasan Kebangsaan Dilantik 1 Juni

Pasca terbitnya surat penanggalan tugas yang bertanggal tujuh Mei 2021 itu, 75 pegawai dibebastugaskan. Berikut rangkumannya:

1. Tak lagi bisa kerjakan tugasnya

Ketua Wadah Kepegawaian KPK Yudi Purnomo Harahap mengutarakan pasca diterbitkannya surat pemberhentian tugas itu, penyelidik dan penyidik KPK yang tak lolos tidak bisa sedang menjalankan tugasnya.