Komentator: Pemberhentian 51 Pegawai KPK Bentuk Pembangkangan terhadap Kepala

Komentator: Pemberhentian 51 Pegawai KPK Bentuk Pembangkangan terhadap Kepala

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com – Peneliti Pusat Tilikan Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menyebutkan, pemberhentian 51 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kewarganegaraan nasional (TWK) merupakan bentuk pembangkangan terhadap Presiden Joko Widodo.

Sebab, taat Zaenur, pernyataan Jokowi untuk tidak menjadikan hasil TWK sebagai dasar pemberhentian personel sudah jelas.

“Keputusan untuk tetap berencana memecat 51 pegawai KPK dan membuat pembinaan untuk 24 pegawai lainnya tersebut bentuk pembangkangan terhadap Presiden Jokowi, ” kata tempat kepada Kompas. com , Selasa (25/5/2021).

Baca juga: BKN Sebut 51 Pegawai KPK yang Diberhentikan Tak Bisa Jadi PNS Maupun PPPK

Zaenur menyebutkan, pembangkangan itu semakin nyata karena nasib 24 pegawai yang saat ini diputuskan mau mendapat pendidikan wawasan kebangsaan masih bisa dinyatakan tak lolos menjadi aparatur biasa negara (ASN).

“Masih ada kemungkinan tak lolos setelah selesai pendidikan, artinya secara total pidato Presiden dibangkang sendiri sebab pembantunya dan pemangku relevansi lainnya, dalam hal tersebut KPK, ” tutur dia.

Menurut Zaenur, keputusan ini merupakan bentuk pembangkangan serius enam institusi yang melakukan rapat koordinasi bersama.

Terima kasih sudah membaca Kompas. com.
Dapatkan informasi, petunjuk dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Enam lembaga itu merupakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Baca juga: 51 Pegawai KPK Diberhentikan, Azyumardi: Insubordinasi, Tak Ikuti Arahan Presiden

Kemudian, Lembaga Administrasi Negeri (LAN), Komisi Aparatur Biasa Negara (KASN), dan KPK itu sendiri.

“Ini adalah tindakan mengangkat senjata kepala negara secara frontal. Nah, tindakan pembangkangan dasar karena upaya menyingkirkan 75 pegawai KPK ini semenjak awal sudah bulat, ” kata dia.

“Sehingga upaya untuk langsung memberhentikan 75 pegawai tak berhenti hanya karena lektur Presiden, ” ucap Zaenur.