YLBHI: Pernyataan Tjahjo Kumolo Membina Semakin Jelas Siapa Pemain di Balik Pelemahan KPK

YLBHI: Pernyataan Tjahjo Kumolo Membina Semakin Jelas Siapa Pemain di Balik Pelemahan KPK

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com – Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai pernyataan Gajah Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Tjahjo Kumolo semakin menggambarkan siapa aktor di balik pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui, sebelumnya Tjahjo menyatakan dukungannya di dalam pimpinan KPK yang memilah tidak memenuhi panggilan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) terkait pengadaan tes paham kebangsaan (TWK) untuk personel lembaga antirasuah itu.

“Pernyataan Tjahjo Kumolo membuat semakin jelas denah siapa aktor di pulih pelemahan KPK. Tidak barangkali Tjahjo tidak tahu undang-undang. Karena itu, pernyataan tersebut terindikasi di luar hajat Kemenpan-RB, ” sebut Asfinawati kepada Kompas. com , Selasa (8/6/2021).

Taat Asfinawati, Tjahjo tidak pas memberikan pernyataan tersebut. Pokok, Kemenpan-RB tidak memiliki wewenang untuk menilai apakah sejenis kejadian memiliki muatan pengingkaran HAM atau tidak.

“Kemenpan-RB tidak memiliki otoritas menilai ada tidaknya pelanggaran HAM. Otoritas tersebut ada di Komnas PEDOMAN sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, ” terangnya.

Baca juga: Bertentangan Anggap Mangkirnya Pimpinan KPK dari Panggilan Komnas PEDOMAN sebagai Tindakan Pembangkangan Asas

Terima kasih sudah membaca Kompas. com.
Dapatkan informasi, petunjuk dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Asfinawati menegaskan bahwa penyataan Tjahjo sarat kepentingan. Sebab, Kemenpan-RB menjadi lembaga yang turut terlibat dalam proses alih fungsi status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Ia juga menyebut bahwa pernyataan Tjahjo tentang KPK dan Komnas HAM perlu diselidiki lebih lanjut.

“Kemenpan-RB kan ikut dalam (pengadaan) TWK. Jadi (ada) konflik kepentingan, ” prawacana dia.

“Patut diselidiki lebih lanjut apa kepentingan Tjahjo datang mengeluarkan pernyataan melawan peraturan, ” sambungnya.

Diketahui, pimpinan KPK menunjuk tidak datang memenuhi panggilan Komnas HAM pada Selasa kemarin.

Pemangku Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam informasi tertulisnya menyebut bahwa para pemimpin lembaga antirasuah tersebut menunggu penjelasan dari bagian Komnas HAM terkait pelanggaran hak asasi apa dengan terjadi dalam pelaksanaan mendaulat status pegawai KPK.

[embedded content]

Baca juga: Arahan KPK Mangkir, UU Wajibkan Panggilan Komnas HAM Dipenuhi

Di kesempatan berbeda, saat menghadiri rapat dengan Komisi II DPR, Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa ia menanggung pilihan pimpinan KPK tersebut.

Dalam pandangannya, tidak ada hubungan jarang TWK dan pelanggaran PEDOMAN.

“Kami pula mendukung KPK misalnya yang tidak mau hadir di Komnas HAM. Apa kesibukan (tes) kewarnegaraan itu (dengan) pelanggaran HAM? ” terangnya.