Ironi Kebijakan Pajak Era Jokowi: Bebani yang Miskin, Ringankan yang Kaya

Ironi Kebijakan Pajak Era Jokowi: Bebani yang Miskin, Ringankan yang Kaya

Uncategorized

Jakarta, KOMPAS. com – Pemerintah rencananya akan memasang tarif Retribusi Pertambahan Nilai (PPN) buat barang kebutuhan pokok nama lain sembako.

Dialog itu tertuang dalam dasar draf revisi kelima Peraturan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum serta Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Adapun sembako yang bakal dikenakan PPN adalah seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Baca juga: Seputar Pajak Sembako, Kekesalan Pedagang, dan Pembelaan Pemerintah

Semula, barang-barang tersebut dikecualikan dalam PPN dengan diatur dalam aturan turunan, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK. 010/2017. Sedangkan dalam draft RUU pasal 4A, sembako dihapus dalam kelompok barang dengan tak dikenai PPN.

Selain sembako, RUU KUP juga menghapus beberapa barang hasil tambang maupun hasil pengeboran yang awal tak dikenai PPN.

Terima kasih telah membaca Petunjuk. com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, hasil sumbangan itu tak termasuk hasil tambang batubara.

Kemudian, pemerintah juga menambah objek jasa baru dengan akan dikenai PPN, jarang lain jasa pelayanan kesehatan tubuh medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat secara perangko, jasa keuangan serta jasa asuransi.

Tak ketinggalan jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat & di air, jasa angkutan udara dalam dan sungguh negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Baca juga: Artikel Pajak Sembako Dinilai Tabrak Sila Kelima Pancasila

Protes soal pajak anyar

Artikel itu pun langsung mendapat berbagai respons dari sidang luas. Ada yang akur, tetapi juga banyak dengan menolak. Bahkan pelaku daya geram dan tak berakhir pikir terkait wacana tersebut.

Ikatan Penyalur Pasar Indonesia (Ikappi) tercatat salah satu yang melayangkan protes.

Pemimpin Umum IKAPPI Abdullah Mansuri meminta pemerintah menghentikan dialog ini. Mereka menilai, pengenaan PPN untuk barang mendasar akan membebani masyarakat.

Baca selalu: Sembako Bakal Kena Pajak, Pedagang: Pemerintah Coba Mendarat ke Pasar

Saat ini saja, pedagang pasar kesulitan karena mengalami penurunan omzet sekitar 50 persen. Pemerintah biar dinilai belum mampu melangsungkan stabilitas bahan pangan di dalam beberapa bulan terakhir.

Dia mengambil model beberapa bahan pangan, semacam cabai dan daging lembu. Belakangan, harga cabai naik mencapai Rp 100. 000.

“Mau dibebani PPN lagi? Gila, saya kesulitan jual karena ekonomi menurun, dan daya beli masyarakat rendah. Ini bahkan mau ditambah PPN sedang, gimana enggak hancur, ” kata dia.

Baca juga: Bagian DPR Ini Sebut Retribusi Sembako Pengkhianatan terhadap Anak buah