ICW: Aneh jika KPK Berkoordinasi dengan Pihak Eksternal Terkait Hasil TWK

ICW: Aneh jika KPK Berkoordinasi dengan Pihak Eksternal Terkait Hasil TWK

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com – Nusantara Corruption Watch (ICW) menilai janggal pernyataan Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri soal kebutuhan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memberikan hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, semestinya KPK tidak perlu berkoordinasi lagi untuk memberikan buatan asesmen TWK itu.

Sebab berdasarkan menggunakan Website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) disebutkan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negeri (BKN) telah menyerahkan buatan TWK pada KPK pada 27 April 2021.

Baca pula: Informasi TWK Dinilai Harus Transparan dan Akuntabel, Tak Terkait Rahasia Negara

“Jadi justru aneh ketika disebutkan bahwa KPK mesti berkoordinasi zaman dengan pihak eksternal terpaut hasil TWK, ” perkataan Kurnia dalam keterangan tercatat yang diterima Kompas. com , Rabu (16/6/2021).

Kurnia menyebut, ketidakjujuran KPK terpaut dengan pemberian hasil TWK itu akan menguatkan pendirian publik, bahwa tes dimanfaatkan untuk menyingkirkan sejumlah pegawai.

Terima kasih telah membaca Kompas. com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Ketidakjujuran KPK dalam memberikan hasil TWK kepada pegawai semakin menguatkan dugaan public bahwa tes itu hanya akal-akalan saja untuk menyingkirkan pegawai KPK, ” imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan kalau terdapat 30 surat permohonan yang masuk ke Penguasa Pengelola Informasi dan Keterangan (PPID) KPK terkait permintaan hasil tes asesmen TWK.

Ali mengucapkan, KPK sedang berkoordinasi secara BKN untuk memenuhi suruhan tersebut. Ia juga meminta bahwa salinan dokumen dengan diminta tidak dikuasai sebab KPK sepenuhnya.

Baca juga: KIP Sebut Pegawai KPK yang Ikut TWK Berhak Sanggup Informasi Hasil TWK

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 tarikh 2008 tentang Keterbukaan Bahan Publik, badan publik yang bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon informasi paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan.

Ali menuturkan, badan publik dengan bersangkutan dapat memperpanjang zaman untuk mengirim pemberitahuan cocok dengan ketentuan yang valid paling lambat tujuh keadaan kerja berikutnya dengan menyampaikan alasan tertulis.

“KPK berupaya untuk bisa memenuhi salinan permintaan itu sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku, ” tutur Ali, Selasa (15/6/2021).