Resmi Diumumkan Luhut, Ini Aturan Lengkap PPKM Darurat Jawa-Bali

Resmi Diumumkan Luhut, Ini Aturan Lengkap PPKM Darurat Jawa-Bali

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com – Pemerintah memutuskan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kelompok (PPKM) Darurat untuk Tanah Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut berlaku 3-20 Juli 2021.

Situasi ini diumumkan Presiden Joko Widodo melalui YouTube Tata usaha Presiden, Kamis (1/7/2021).

“PPKM darurat itu akan meliputi pembatasan-pembatasan pekerjaan masyarakat yang lebih teliti daripada yang selama ini sudah berlaku, ” cakap Jokowi.

Baca juga: BREAKING NEWS: Jokowi Resmi Umumkan PPKM Darurat

Presiden pun menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator pengamalan kebijakan tersebut.

PPKM darurat diterapkan pada 48 kabupaten/kota yang mencatatkan nilai asesmen 4, dan di 74 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 3 di wilayah Jawa-Bali.

Selama PPKM darurat sahih, dilakukan pembatasan pada sebesar sektor dan kegiatan.

Dapatkan bahan, inspirasi dan insight dalam email kamu.
Daftarkan email

Dalam konvensi pers daring yang digelar Kamis (1/7/2021), Luhut membaca sejumlah aturan PPKM gawat. Berikut rinciannya:

1. Perkantoran yang bergerak di sektor non-esensial tetap 100 persen menerapkan work from home (WFH) ataupun bekerja dari rumah.

Baca juga: PPKM Darurat Jawa-Bali, Sektor Non-esensial Wajib WFH 100 Persen

dua. Kegiatan belajar mengajar wajib online atau daring.

3. Pada daerah esensial, karyawan yang dapat bekerja dari kantor atau work from office (WFO) maksimal 50 persen secara protokol kesehatan ketat.

Sektor esensial yang dimaksud meliputi keuangan serta perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non pengerjaan karantina Covid-19, serta industri orientasi ekspor.

4. Pada sektor kritikal, WFO boleh dilakukan 100 persen dengan protokol kesehatan tubuh ketat.

Cakupan sektor kritikal yakni gaya, kesehatan, keamanan, logistik & transportasi, industri makanan, minuman, dan penunjangnya, petrokimia, emas biru, objek vital nasional, pengerjaan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi utilitas dasar (seperti listrik dan air), tenggat industri pemenuhan kebutuhan sari masyarakat sehari-hari.

Baca juga: PPKM Darurat, Ini Daftar Daerah Kritikal yang Boleh WFO 100 Persen