Mulai Senin Ini 15 Wilayah di Luar Jawa-Bali Terapkan PPKM Darurat, Berikut Aturannya

Mulai Senin Ini 15 Wilayah di Luar Jawa-Bali Terapkan PPKM Darurat, Berikut Aturannya

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memperluas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ke 15 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Bali.

Kebijakan tersebut mulai berlaku hari ini, Senin 12 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021.

Lima belas kabupaten/kota tersebut adalah Kota Tanjung Pinang, Kota Singkawang, Kota Padang Panjang, Kota Balikpapan, Kota Bandar Lampung, Kota Pontianak, Manokwari.

Baca juga: 15 Wilayah di Luar Jawa-Bali Terapkan PPKM Darurat Mulai 12 Juli

Kemudian Kota Sorong, Kota Batam, Kota Bontang, Kota Bukittinggi, Berau, Kota Padang, Kota Mataram, dan Kota Medan.

“Pengaturan ini mulai berlaku 12 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021. Ini dikunci untuk 15 kabupaten/kota, dan nanti akan dimonitor secara harian supaya bisa diantisipasi dengan baik perkembangannya,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Airlangga mengatakan, 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang menerapkan PPKM Darurat itu ialah yang mencatatkan nilai asesmen level 4.

Artinya, di daerah tersebut terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan, angka keterisian tempat tidur (bed occupancy rate) di rumah sakit rujukan Covid-19 melebihi 65 persen, dan capaian vaksinasi kurang dari 50 persen.

Baca juga: Moeldoko Sebut PPKM Darurat Jadi Skenario Pemerintah Kurangi Mobilitas

Pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat di 15 wilayah ini, kata Airlangga, ditetapkan sesuai dan sejalan dengan PPKM Darurat yang berlaku di Jawa-Bali atau sesuai Instruksi Mendagri Nomor 15, 16, dan 18 Tahun 2021.

Selama kebijakan itu berlaku, dilakukan pembatasan kegiatan di berbagai sektor, mulai dari perkantoran, pendidikan, restoran, pusat perbelanjaan, wisata, transportasi, seni budaya, hingga sosial kemasyarakatan.

Di perkantoran, khususnya pada sektor esensial meliputi keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan atau customer) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung pelayanan.

Baca juga: Bantu Penerapan PPKM Darurat, Satgas Covid-19 Aktifkan Relawan Lakukan Ini…