Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Kiai Besar Dikerdilkan

Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Kiai Besar Dikerdilkan

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com – Tutor Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Sulistyowati Irianto mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) 75 Tahun 2021 mengenai Statuta UI cacat dengan substansial dan materil.

Sebab, ia mengatakan, banyak sejumlah kaidah baru yang dinilai ganjil, misalnya terkait pelonggaran kondisi bagi anggota Majelis Wali Amanat (MWA) unsur masyarakat hingga pengerdilan kewenangan Badan Guru Besar (DGB).

“Saya kira ini pasal-pasal yang kita bisa katakan bahwa PP ini cacat secara substansial dan materil, ” sebutan Sulistyowati dalam diskusi “Menilik Statuta UI yang baru”, Sabtu (24/7/2021).

Membaca juga: BEM UI: PP 75/2021 tentang Statuta UI Harus Dicabut, Banyak Kausa Bermasalah

Sulistyowati mengatakan di statuta baru Pasal 27 ayat 3 PP 75/2021 menghapus syarat yang menyebut bahwa MWA unsur umum tidak boleh berasal dari partai politik.

Sedangkan, dalam aturan sebelumnya, yakni Pasal 23 bagian 3 PP 68/2013 secara jelas menuliskan bahwa bagian MWA yang mewakili unsur masyarakat dilarang berasal sebab kalangan partai politik.

Padahal, menurutnya, isi Pasal 23 bagian 3 PP 68/2013 betul penting agar UI jadi universitas otonom tidak menjadi sama seperti lembaga politik maupun bisnis.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Jadi dengan PP ini, maka parpol boleh masuk UI. Di situlah yang menjadi kerisauan luar biasa bagi kami sivitas akademika UI, ” ucap tempat.

Selain itu, revisi Statuta UI mencabut sejumlah kewenangan badan guru besar (DGB). Salah satunya terkait kewenangan buat memberikan atau mencabut menyelenggarakan kehormatan dan gelar akademik.

Mengucapkan juga: BEM Sebut Pelibatan Mahasiswa dalam Revisi Statuta UI Minim dan Tak Jelas

Sebab, Pasal 41 PP 75/2021 memberikan kewenangan kepada rektor untuk memberikan atau mencabut gelar kehormatan, gelar akademik, dan penghargaan akademik berdasarkan pertimbangan SPORADIS.

Sulistyowati juga mengatakan, Pasal 45 PP/75/2021 menghapus kewenangan DGB untuk memberi masukan kepada rektor tentang Rencana Perluasan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Strategis (Renstra), serta Agenda Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang akademik.