Perebutan Kepemimpinan Parpol Pasca-kudatuli, dibanding PKB hingga Demokrat

Perebutan Kepemimpinan Parpol Pasca-kudatuli, dibanding PKB hingga Demokrat

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com kacau Kerusuhan 27 Juli 1996 atau dikenal dengan Kudatuli tercatat sebagai salah satu peristiwa kelam demokrasi pada Indonesia.

Kekisruhan itu bermula dari dualisme kepemimpinan di Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Konflik berlaku antara Soerjadi dan Megawati Soekarnoputri.

Dikutip dari  Kompaspedia. kompas. id, 26 Juli 2021, perpecahan bermula saat Kongres IV PDI, 21-25 Juli 1993 di Medan. Soerjadi kembali lulus sebagai calon ketua ijmal periode 1993-1998.

Sekalipun demikian, ada sejumlah pihak yang menilai bahwa Soerjadi tak layak menjadi ketua umum karena tuduhan penculikan yang tengah disidangkan.

Kongres itu langgeng berjalan dengan dibuka oleh Presiden Soeharto. Dalam prosesnya, terjadi banyak antarkader pembantu Soerjadi dan penolaknya.

Baca serupa: 25 Tahun Kudatuli: Kejadian Mencekam di Kantor PDI

Dapatkan informasi, inspirasi serta insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada kongres hari kedua, meski kericuhan kembali terjadi, Soerjadi terpilih sebagai Pemimpin Umum PDI secara aklamasi.

Pemerintah tidak lantas menerima keputusan terpilihnya Soerjadi dalam Kongres IV PDI. Atas hal tersebut, pemerintah meminta PDI membuat caretaker,   yakni lembaga pelerai selama masa partai tersebut vakum.

Kemudian caretaker itu merencanakan Konvensi Luar Biasa (KLB) PDI di Surabaya pada 2-6 Desember 1993.

Menyambut KLB, muncul nama-nama calon ketum baru, salah satunya Megawati yang akhirnya terbatas sebagai Ketum PDI kurun 1993-1998.

Pemerintah saat itu menerima kesimpulan KLB yang memilih Megawati sebagai Ketum PDI.

Menteri Dalam Jati saat itu, Yogie S Memed, memberikan syarat kalau penetapan Megawati sebagai pemimpin umum dilakukan melalui Musyawarah Nasional (Munas) pada 22-23 Desember 1993.

Baca juga: Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 dan Kebungkaman Megawati

Kendati begitu beberapa kalangan pemerintah khawatir dengan kemunculan Megawati. Sebab, ia merupakan anak dari Presiden Soekarno, sehingga bisa menyebabkan berkembangnya kembali ajaran Soekarno.

Peter Kasenda dalam buku Peristiwa 27 Juli 1996, Titik Balik Perlawanan Kaum,   menulis, negeri menggandeng Soerjadi untuk menyelenggarakan Kongres PDI di Medan pada 20-24 Juni 1996.

Meski memiliki penolakan dari DPP PDI versi Megawati, nyatanya Kongres PDI Medan versi Soerjadi tetap terlaksana di Rumah Haji, Pangkalan Mansyur, Medan.

DPP PDI versi Megawati tak mengakui keberadaan kongres di Kawasan dan tetap mengklaim Megawati sebagai pemimpin yang sempurna, legal dan konstitusional.

Sementara, pemerintah menyatakan bahwa mengakui kepemimpinan Soerjadi sebagai Ketum PDI dengan sah.  

Pengambilalihan kekuasaan oleh pertahanan Soerjadi itu memicu gerak laku penolakan di berbagai wilayah oleh pendukung Megawati.

Aksi tersebut berujung pada penyerangan ke pejabat DPP PDI di Berkepanjangan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Perebutan kekuasaan tak hanya terjadi di tubuh PDI. Dualisme kepemimpinan selalu terjadi di beberapa partai politik (parpol) pasca-reformasi.

Baca selalu: Kesaksian Rosihan Anwar Era Kerusuhan 27 Juli 1996…

PKB

Pada 2008 terjadi konflik internal Partai Kebangkitan Kaum (PKB) yang bermula kala Gus Dur, Ketua Ijmal Dewan Syuro PKB masa itu mencopot Muhaimin Iskandar dari jabatan Ketua Ijmal Dewan Tanfidz PKB.

Dari 30 orang yang hadir, 20 orang memilih opsi agar Muhaimin mundur, 5 orang menjunjung agar digelar Muktamar Asing Biasa (MLB), 3 suara menolak MLB, dan 2 abstain.

Aliran pemecatan tersebut, Muhaimin kemudian menggugat Gus Dur ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 14 April 2008.

Di 30 April sampai 1 Mei 2008, PKB pimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menggelar MLB dalam Ponpes Al-Asshriyyah, Parung, Bogor.

MLB tersebut menghasilkan keputusan Gus Dur sebagai Ketua Umum Jawatan Syuro PKB. Lalu Ali Masykur Musa menggantikan Muhaimin sebagai Ketum Dewan Tanfidz, dan Yenny Wahid tentu sebagai Sekretaris Jenderal.