Besar Eks Pejabat BPN Cepat Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Besar Eks Pejabat BPN Cepat Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dua mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) ke Pengadilan Tindak Kejahatan Korupsi (Tipikor) pada Mahkamah Negeri Surabaya pada Selasa (3/8/2021).

Dua terdakwa itu yaitu mantan Kepala Kantor Daerah BPN Kalimantan Barat, Gusmin Tuarita dan mantan Besar Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Wilayah Kalimantan Barat, Siswidodo.

Mereka merupakan terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Hari ini, Jaksa KPK Roni Yusuf sudah melimpahkan berkas perkara tersangka Siswidodo dan terdakwa Gusmin Tuarita ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, ” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Selasa.

Baca selalu: Berkas Perkara Dinyatakan Sempurna, 2 Eks Pejabat BPN Segera Diadili

Ali mengatakan, penahanan dua terdakwa itu selanjutnya beralih dan menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor serta untuk tempat penahanan para-para terdakwa selama menjalani jalan persidangan.

Terdakwa Siswidodo dititipkan pada Rutan Polda Jawa Timur, sedangkan terdakwa Gusmin Tuarita di Rutan Kejaksaan Luhur Jawa Timur.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight pada email kamu.
Daftarkan email

“Selanjutnya menunggu penetapan penunjukan Lembaga Hakim dan penetapan keadaan sidang pertama dengan rencana pembacaan surat dakwaan, ” kata Ali.

Adapun dalam surat dakwaan tim JPU KPK, kedua terdakwa itu masing-masing didakwa dengan dakwaan perdana Pasal 12 B Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Bagian (1) KUHP.

Kemudian, kedua Pasal 11 Jo Pasal 18 UNDANG-UNDANG Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU TPPU.

Gusmin & Siswidodo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait penerbitan Hak Bertugas Usaha untuk sejumlah perkebunan sawit di Kalimantan Barat, pada Jumat (29/11/2019).

Baca pula: Ini Konstruksi Perkara Gratifikasi dan TPPU yang Serat 2 Pejabat BPN

Di kurun waktu 2013-2018, Gusmin diduga menerima sejumlah kekayaan dari para pemohon sah atas lahan, termasuk pemohon HGU baik secara langsung dari pemohon hak tempat tanah ataupun melalui Siswidodo.

Tempat penerimaan uang tersebut, Gusmin telah menyetorkan secara sendiri maupun melalui orang lain uang tunai sebesar Rp 22, 23 miliar.

Uang tersebut kemudian disetorkan ke rekening pribadi Gusmin, rekening istrinya, serta rekening anak-anaknya.

Sementara itu, uang tunai yang diterima Siswidodo dikumpulkan ke para-para bawahan dan dijadikan uang operasional tidak resmi dalam samping menggunakannya untuk keperluan pribadi.