Peraturan Lengkap PPKM Level 4 di Jawa dan Bali hingga 23 Agustus 2021...

Peraturan Lengkap PPKM Level 4 di Jawa dan Bali hingga 23 Agustus 2021…

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com –  Pemerintah memperpanjang balik penerapan PPKM Level 4 di Jawa-Bali sejak 17 hingga 23 Agustus 2021.

Terkait perpanjangan itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kaidah baru terkait perpanjangan PPKM level 4 di Jawa dan Bali.

Aturan itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Bagian 34 Tahun 2021 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Bangsa Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 dalam wilayah Jawa dan Bali.

Baca serupa: BREAKING NEWS: PPKM Lapisan 2-4 di Jawa-Bali Diperpanjang hingga 23 Agustus

Inmendagri yang dikeluarkan oleh Menteri Di Negeri Tito Karnavian dalam Jakarta pada 16 Agustus 2021 itu mengatur tentang kegiatan belajar-mengajar, operasional perkantoran sektor esensial dan kritikal, tempat usaha, tempat ibadah, hingga transportasi umum.

Berikut peraturan lengkap PPKM Level 4 di Jawa dan Bali:  

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

1. Pelaksanaan kegiatan bersekolah mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jeda jauh.

dua. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen Work From Home (WFH).

3. Pelaksanaan kegiatan pada zona esensial seperti:

  • Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada penyajian fisik dengan pelanggan) mampu beroperasi dengan kapasitas maksimal 50  persen staf buat lokasi yang berkaitan  dengan pelayanan kepada asosiasi, serta 25 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.
  • Pasar pangkal (yang berorientasi pada penyajian dengan pelanggan  dan berjalannya operasional pasar modal secara baik), teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat,     perhotelan non penanganan karantina  dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 komisi staf.
  • Industri orientasi eskpor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan data contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang
    (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI)  hanya dapat beroperasi satu shift dengan kapasitas suntuk 50 persen staf cuma di fasilitas produksi/pabrik, serta 10  persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna
    mendukung operasional.