Preskripsi Lengkap PPKM Level 3 di Jawa dan Bali hingga 30 Agustus 2021

Preskripsi Lengkap PPKM Level 3 di Jawa dan Bali hingga 30 Agustus 2021

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com – Pemerintah memperpanjang kembali Pemberlakuaan Pembatasan Kegiatan Klub (PPKM) di Jawa-Bali terhitung sejak tanggal 24 mematok 30 Agustus 2021.

Dalam keputusan perpanjangan PPKM tersebut, DKI Jakarta dan wilayah aglomerasi Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) status PPKM-nya diturunkan lantaran level 4 ke tangga 3.

Terpaut perpanjangan itu, pemerintah menggunakan Kementerian Dalam Negeri menggunakan juga mengeluarkan aturan perdana PPKM Level 3 pada Jawa dan Bali.

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Jakarta Turun ke Level 3

Aturan itu tertuang dalam Instruksi Menteri Di Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Golongan 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa serta Bali.

Inmendagri yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta pada 23 Agustus 2021 itu menyusun tentang kegiatan belajar-mengajar, operasional perkantoran sektor esensial serta kritikal, tempat usaha, tempat ibadah, hingga transportasi umum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berikut aturan lengkap PPKM Level 3 di Jawa dan Bali:

1 . Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap membuang terbatas dan/atau pembelajaran jangka jauh berdasarkan Keputusan Bergabung Menteri Pendidikan dan Kultur, Menteri Agama, Menteri Kesehatan tubuh dan Menteri Dalam Kampung Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK. 01. 08/MENKES/4242/2021, Nomor 440 – 717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Penelaahan di Masa
Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid -19) dan bagi satuan pendidikan yang
melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50 persen), kecuali untuk:

  • SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, & MALB maksimal 62 upah sampai dengan 100 persendengan menjaga jarak minimal 1, 5m   dan maksimal 5 peserta didik per kelas.
  • PAUD maksimal 33 persendengan menggembala jarak minimal 1, 5 m   dan maksimal 5 peserta didik bagi kelas.

2. Pelaksanaan kegiatan di dalam sektor non esensial diberlakukan 100 persen work from home (WFH).

Baca juga: PPKM Berlanjut, 67 Daerah dalam Jawa-Bali Berstatus Level 3

3. Pelaksanaan kesibukan pada sektor esensial semacam:

  • Keuangan dan perbankan hanya mengungkung asuransi, bank, pegadaian, pura berjangka, dana pensiun, & lembaga pembiayaan (yang mengarah pada pelayanan fisik dengan pelanggan)  dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 tip staf untuk lokasi dengan berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat, serta 25 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.
  • Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik), teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, masukan center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat perhotelan non penanganan karantina  dapat hidup dengan kapasitas maksimal 50 persen staf.
  • Industri orientasi ekspor serta penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti meniru dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12  bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Kerelaan Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan menanggapi pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian,   hanya mampu beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 50 persen staf untuk di setiap shift hanya di wahana produksi/pabrik, serta 10 persen  untuk pelayanan adminsitrasi perkantoran guna mendukung operasional, secara menerapkan protokol kesehatan, pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersaingan.

Baca juga: Jakarta PPKM Level 3, Ini Jadwal Kelonggaran Mengacu Instruksi Mendagri

4. Sektor esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan penyajian publik yang tidak
bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25 persen maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat.

5. Pelaksanaan sektor kritikal seperti:

  • Kesehatan dan keamanan & ketertiban  dapat beroperasi 100 staf tanpa ada pengkhususan.
  • Penanganan petaka, energi, logistik, transportasi & distribusi terutama untuk hajat pokok masyarakat makanan dan minuman serta penunjangnya, tercatat untuk ternak/hewan peliharaan pupuk dan petrokimia, semen & bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), guna dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah)  dapat jalan 100 persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan buat pelayanan administrasi perkantoran jawab mendukung operasional, diberlakukan suntuk 25 persen staf.
  • Perusahaan yang termasuk dalam sektor energi, logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok kelompok makanan dan minuman dan penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan pupuk dan petrokimia, semen dan bahan gedung, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik, air & pengelolaan sampah)  wajib buat menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 6 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai serta pengunjung yang masuk pada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran.
  • Perusahaan yang termasuk dalam kategori sekto penanganan bencana wajib memperoleh rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi.