Eks Mensos Juliari Batubara Tidak Ajukan Banding

Eks Mensos Juliari Batubara Tidak Ajukan Banding

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com – Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara tidak mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dalam perkara uang sogok penyediaan bantuan sosial Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

“Beliau sudah menetapkan tidak banding, ” sekapur penasihat hukum Juliari, Maqdir Ismail, seperti dilansir dari Antara , Senin (30/8/2021).

Majelis hakim sebelumnya memerosokkan vonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan setelah menyatakan bahwa politisi PDI Perjuangan tersebut terbukti menerima suap dalam perkara ini.

Juliari juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp  14. 597. 450. 000, dengan apabila tidak diganti maka akan dipidana selama 2 tahun. Di samping tersebut, hak politik Juliari untuk dipilih dalam jabatan terbuka juga dicabut selama 4 tahun setelah menjalani kejahatan pokok.

Baca juga: ICW: Mestinya PDI-P Pecat Juliari Batubara

Ketentuan tersebut lebih berat dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Ijmal (JPU) KPK yang menodong agar Juliari Batubara divonis 11 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Juliari lalu memutuskan untuk pikir-pikir selama 7 hari terhadap vonis tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam mengenai tersebut, Juliari P Batubara selaku Menteri Sosial MENODAI periode 2019-2024 dinyatakan benar menerima uang sebesar Rp 1, 28 miliar sejak Harry Van Sidabukke, sejumlah Rp 1, 95 miliar dari Ardian Iskandar Maddanatja, serta uang sebesar Rp 29, 252 miliar dibanding beberapa penyedia barang lain.

Tujuan mas suap itu adalah karena Juliari menunjuk PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude yang diwakili Harry Van Sidabukke, PT Tigapilar Agro Utama yang diwakili Ardian Iskandar serta beberapa penyedia barang yang lain menjadi penyedia dalam pemasokan bansos sembako.

Baca juga: Vonis Ringan Juliari karena Di-bully, Pengamat: Harus Ada Hukuman Baik

Sedangkan mengenai langkah hukum yang akan dilakukan KPK dalam perkara Juliari, Pengantara Ketua KPK Alexander Marwata telah mengatakan KPK menunggu keputusan Juliari.

“Dari sisi tuntutan & putusan hakim sudah bertambah dari apa yang beta tuntut, bila terdakwa banding kami juga akan mengajukan memori banding, kalau terdakwa terima yang kami kudu ‘fair’, apa yang ana tuntut sudah dipenuhi hakim jadi kami (menunggu) sikap terdakwa apakah akan melaksanakan banding atau tidak, ” kata Alexander pada 24 Agustus 2021.