NIK Jokowi Dipakai untuk Bocorkan Sertifikat Vaksinasinya, Dukcapil Ingatkan Sanksi Pidana

NIK Jokowi Dipakai untuk Bocorkan Sertifikat Vaksinasinya, Dukcapil Ingatkan Sanksi Pidana

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. possuindo – Usai nomor induk kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo terungkap ke publik, data itu kemudian digunakan warganet untuk melengkapi cek kartu vaksin Covid-19 milik kepala negara di aplikasi PeduliLindungi.

Hasil dari pengecekan itu berhasil menemukan kartu vaksin dosis pertama, kartu vaksin dosis kedua, dan type sertifikat vaksin dosis ketiga.

Hasil pengecekan ini diunggah di Tweets dan mendapat respons luas dari warganet lainnya.

Baca juga: Jubir Sayangkan NIK Presiden Beredar, Minta Ada Langkah Khusus dari Pihak Terkait

Menanggapi sesuatu ini, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakhrulloh meminta masyarakat tidak melakukan sesuatu itu.

Pasalnya, ada ketentuan sanksi pidana saat seseorang menggunakan data orang lain dengan manfaat memdapatkan informasi dari jamaah lain tersebut.

“Ini bukan (soal) kebocoran NIK, tetapi menggunakan data orang lain untuk mendapatkan data informasi orang lain. Ada sanksi pidananya buat hal seperti ini, ” ujar Zudan dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (2/9/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi serta insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Zudan, ketentuan pidana tersebut diatur dalam UU Administrasi Kependudukan (Adminduk) Nomor 24 Tahun 2013.

Baca juga: Terkait Kegiatan di Jawa-Bali yg Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

[embedded content]

Pasal 94 UU Adminduk tersebut mengatur bahwa setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi information kependudukan dan/atau elemen information penduduk dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp75. 000. 000.

Lebih lanjut, Zudan juga menuturkan yakni aplikasi PedulLindungi bisa dibuka oleh siapa pun.

Sehingga, dia menyarankan aplikasi itu perlu dua faktor untuk autentifikasi.

“Jadi tidak sebatas dengan NIK saja. Bisa dengan biometrik atau menggunakan tanda tangan digital, inch kata Zudan.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Diharapkan Jadi Momentum Perbaikan Data Kelompok Rentan