MA Tolak Gugatan Uji Materi terkait TWK KPK

MA Tolak Gugatan Uji Materi terkait TWK KPK

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com : Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk menolak gugatan uji materi Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 yang diajukan oleh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun perkom tersebut diketahui memuat tentang tes wawasan kebangsaan (TWK) pada pegawai KPK dalam proses menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Menolak permohonan keberatan hak uji materiil pemohon I actually Yudi Purnomo dan pemohon II Farid Andhika, ” demikian yang tertulis di dalam berkas putusan yang dikutip pada Kamis (9/9/2021).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa secara substansial desain pengalihan pegawai KPK jadi ASN mengikuti ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN lalu peraturan pelaksanaannya.

Sementara, salah satu yg telah diterima sebagai ukuran objektif untuk memenuhi syarat adalah pengisian jabatan tersebut adalah TWK yang juga menjadi syarat saat seleksi ASN dan saat pengembangan karier PNS.

Baca juga: Giri Suprapdiono Optimistis Presiden Jokowi Akan Sikapi Polemik TWK secara Bijak

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight pada email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, Mahkamah juga menilai asesmen TWK di dalam Perkom 1 Tahun 2021 merupakan suatu sarana berupa norma umum yang berlaku bagi Pegawai KPK sebagai persyaratan formal yang dituangkan dalam regulasi kelembagaan guna memperoleh output materiil.

“Yaitu pegawai KPK yang setia dan taat pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 huruf b PP 41/2020, inch lanjut kutipan dalam putusan tersebut.

“Para pemohon tidak dapat diangkat menjadi ASN bukan karena berlakunya Perkom 1/2021 yg dimohonkan pengujian, namun karena hasil asesmen TWK Pra Pemohon sendiri yang TMS (tidak memenuhi syarat), sedangkan tindak lanjut dari hasil asesmen TWK tersebut menjadi kewenangan pemerintah, ” tambah kutipan tersebut.

Sementara mengenai persoalan usia pegawai KPK yang telah mencapai usia 35 tahun dan dikhawatirkan akan kehilangan kesempatan menjadi ASN, dinilai MA tidak terkait dengan asesmen TWK.

Baca juga: Usai Putusan MK, Jokowi Diminta Ikuti Rekomendasi Komnas HAM-Ombudsman soal TWK

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan hak uji materiil, Pasal 5 ayat (4) Perkom 1/2021 tidak bertentangan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU 19/2019, PP 41/2020, dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, dan Putusan MK Nomor 34/PUU-XIX/2021, ” demikian yang tertulis dalam berkas putusan.