Menanti Sikap Jokowi soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Setelah Putusan MOTHER dan MK

Menanti Sikap Jokowi soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Setelah Putusan MOTHER dan MK

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. possuindo – Polemik pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) masih terus bergulir.

Semua pihak kini tengah menanti sikap pemerintah di dalam hal ini Presiden Joko Widodo untuk menindak lanjuti hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat pengalihan menjadi ASN.

Kendati demikian, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menegaskan, sikap Presiden Jokowi terkait TWK tak berubah.

Jokowi menilai yakni alih status kepegawaian tak boleh merugikan hak pegawai KPK sebagaimana yang tertuang dalam putusan uji materi Mahkamah Konsitusi (MK) mengenai UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Baca juga: Pegawai Nonaktif Tunggu Kebijakan Presiden Usai MA Tolak Gugatan Uji Materi TWK KPK

Kemudian, dalam arahannya Jokowi juga meminta hasil tes wawasan kebangsaan tidak digunakan sebagai alasan memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan bukan memenuhi syarat.

Namun, kata Dini, Jokowi belum akan melaksanakannya karena menunggu proses hukum pada MK dan Mahkamah Agung (MA) terkait gugatan alih status pegawai KPK jadi ASN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Mengingat pada saat terkait sedang berlangsung proses hukum di MK dan MA terkait isu ini, kita hormati proses hukum tersebut dan kita tunggu hasil putusan MK dan MOTHER, ” kata Dini dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas. com, Kamis (26/8/2021).

Kini benar MA ataupun MK telah memberi putusan terkait permohonan uji materi terkait proses peralihan pegawai KPK jadi ASN.

Putusan MA

MA, dalam putusan uji materi Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan pegawai KPK menjadi ASN menyebut, tindak lanjut hasil asesmen TWK menjadi kewenangan pemerintah.

Baca juga: Putusan MA: Tindak Lanjut Hasil Asesmen TWK KPK Jadi Kewenangan Pemerintah

Menurut MOTHER, gugatan terhadap Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 yang menjadi dasar TWK tidak tepat. Sebab, hasil asesmen TWK itu bukan kewenangan KPK, melainkan pemerintah.

“Para Pemohon tidak dapat diangkat jadi ASN bukan karena berlakunya Perkom 1/2021 yang dimohonkan pengujian, namun karena hasil asesmen TWK para pemohon sendiri yang TMS (tidak memenuhi syarat), ” demikian yang tercantum dalam berkas putusan, Kamis (9/9/2021).

“Sedangkan tindak lanjut dari hasil asesmen TWK tersebut menjadi kewenangan pemerintah, ” lanjut kutipan tersebut.

Selain tersebut, MA juga menjelaskan yakni asesmen hasil TWK itu sudah diatur dalam Gaya Pemerintah tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

“Yaitu pegawai KPK yang setia dan taat dalam Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu pemerintah yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 or more huruf b PP 41/2020, ” demikian yang tertulis dalam berkas putusan.

Baca juga: Putusan MA: Pegawai KPK Tidak Dapat Diangkat Oleh karena itu ASN Bukan karena Berlakunya Perkom 1/2021

Mahkamah menilai, bahwa secara substansial desain pengalihan pegawai KPK menjadi ASN mengikuti ketentuan dalam Hukum Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan pelaksanaannya.

Sementara, salah satu yang telah diterima sebagai ukuran obyektif untuk memenuhi syarat ialah pengisian jabatan tersebut adalah TWK yang juga menjadi syarat saat seleksi ASN dan saat pengembangan karier PNS.