Era TWK Berujung Pemberhentian 56 Pegawai KPK…

Era TWK Berujung Pemberhentian 56 Pegawai KPK…

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com – Sebanyak 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan diberhentikan dengan hormat pada 30 September 2021.

Semuanya diberhentikan setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai bagian lantaran alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Sebelumnya, KPK menyatakan ada 75 personel yang TMS usai mengikuti TWK, 51 di antaranya dinilai merah dan mau diberhentikan.

Sebab 51 pegawai tersebut, ada satu pegawai yang memasuki purnatugas per Mei 2021, sehingga pegawai itu tak ikut diberhentikan dengan segan.

Baca serupa: Giri Suprapdiono Istilahkan Pelepasan Pegawai KPK G30STWK

Sementara tersebut, ada 24 pegawai lainnya dianggap masih bisa dibina dan diberi kesempatan mendaftarkan pendidikan dan pelatihan (diklat) bela negara.

Namun, dari 24 pegawai tersebut, hanya 18 karakter yang bersedia mengikuti diklat dan lulus menjadi ASN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Memberhentikan dengan hormat 50 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat bagi tanggal 30 September 2021, ” ujar Wakil Pemimpin KPK Alexander Marwata di dalam konferensi pers, Rabu (15/9/2021).

“Enam personel KPK yang dinyatakan TMS dan diberi kesempatan mendaftarkan Diklat namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat menjadi ASN dan hendak diberhentikan dengan hormat, ” kata Alex.

Baca juga: 56 Pegawai KPK Akan Diberhentikan, Firli Ucapkan Terima Afeksi

[embedded content]

Alasan mengangkat 30 September

Berdasarkan Pencetus 1 angka 6 Peraturan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002, pegawai KPK adalah ASN.

Peralihannya sebab pegawai menjadi ASN dijalankan sesuai dengan desain tadbir ASN yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya, di waktu 2 tahun semenjak diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2019.

Batas akhir KPK pegawai KPK harus menjelma ASN adalah 1 November 2021. Namun, KPK memilih 30 september 2021 untuk memberhentikan pegawai yang tidak lolos tersebut.

“KPK dimandatkan berdasarkan Pasal 69 B serta 69 C UU 19/2019 itu paling lama dua tahun. Namanya paling lama, anda boleh menyelesaikan sekolah maksimal 4 tahun, jika bisa satu tahun kan alhamdulilah , ” ujar Wakil Kepala KPK Nurul Ghufron.

Baca serupa: Tawaran Bekerja di BUMN Dinilai Jadi Strategi Gembosi Perlawanan Pegawai KPK

Adapun polemik TWK ini berujung pada pengujian bahan penyelenggaraan alih status tersebut di dua lembaga kehakiman.

Majelis hukum Konstitusi (MK) dan Majelis hukum Agung (MA) menegaskan bahwa tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak bertentangan dengan sistem perundang-undangan.