Solidaritas Pegawai KPK terhadap 56 Pegawai yang Akan Dipecat: Beri Dua Kali Tulisan Ke Pimpinan

Solidaritas Pegawai KPK terhadap 56 Pegawai yang Akan Dipecat: Beri Dua Kali Tulisan Ke Pimpinan

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com – Besar Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi nonaktif Komisi Pemberantasan Manipulasi (KPK) Hotman Tambunan mengutarakan, sejumlah pegawai KPK telah dua kali memberikan sokongan terhadap 56 pegawai KPK yang akan diberhentikan kelanjutan tes wawasan kebangsaan (TWK).

Adapun TWK merupakan bagian dari peralihan status pegawai KPK menjelma aparatur sipil negara (ASN). Sebanyak 56 pegawai akan diberhentikan per 30 September 2021 setelah dinyatakan tidak lulus tes tersebut.

“Solidaritas itu kan ada dua kali, yakni sebelum dilantik jadi ASN dan setelah keluar vonis ORI dan Komnas HAM, ” ujar Hotman kepada Kompas. com , Minggu (19/9/2021).

Baca juga: Pemimpin Jokowi Dinilai Punya Kepalang Jawab Bantu Pegawai KPK yang Dipecat

Hotman mengatakan, solidaritas pertama yang disampaikan sebanyak pegawai yakni mengirim tulisan kepada Pimpinan KPK untuk meminta penundaan pelantikan satu. 271 pegawai KPK maka ASN pada 1 Juni 2021.

Kedua, ujar dia, pegawai KPK meminta pimpinan lembaga antirasuah itu untuk melaksanakan rekomendasi dari Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan buatan pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM terkait penyelenggaran TWK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun berdasarkan laporan akhir buatan pemeriksaan dua lembaga tersebut, Ombudsman menemukan adanya malaadministrasi dalam penyelenggaran TWK. Sementara Komnas HAM menemukan 11 bentuk pelanggaran HAM dalam asesmen TWK.

Baca juga: Imbas agar Jokowi Beri Tabiat Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Kedua lembaga negara itu juga merekomendasikan agar personel yang tak lolos TWK tetap dilantik menjadi ASN.

Di sisi lain, lanjut Hotman, sebanyak pegawai yang memberikan sokongan kepada pegawai KPK yang akan dipecat itu dipanggil dan diperiksa Inspektorat KPK.

“Infonya beberapa (pegawai KPK) sudah diperiksa, orang salurkan aspirasi kok diperiksa, mereka hanya ngirim surat kok, ” cakap Hotman.

Kendati demikian, menurut nya, dalam Undang-Undang KPK Nomor 19 tarikh 2019 disebutkan, urusan etos merupakan ranah Dewan Kepala dan bukan ranah Inspektorat.

“Jika itu dipanggil untuk diperiksa, inspektorat enggak ada kerjaan tersebut, tidak bisa memposisikan muncul dan tidak punya marwah, ” ucap Hotman.

“Undang-Undang kan tutur urusan etik itu ada di Dewas bukan di inspektorat, enggak perlu tersebut pemeriksaan dihadiri, ” perkataan dia.