Penumpang KRL Jabodetabek Wajib Bawa Tulisan Tugas, Anies Siapkan Regulasi

Penumpang KRL Jabodetabek Wajib Bawa Tulisan Tugas, Anies Siapkan Regulasi

Uncategorized

Jakarta

Lima kepala daerah di Enau, Depok, Bekasi (Bodebek) sepakat buat mewajibkan penumpang KRL Jabodetabek menunjukkan surat tugas. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan segera menyiapkan regulasinya.

“Dan itu dibuktikan bukan hanya surat dari tempat dia kerja, karena perlu verifikasi, tapi juga izin dari negeri. Pemprov DKI akan mewajibkan itu untuk mendaftar membuktikan bahwa mereka benar di sektor itu. Tersedia sejumlah regulasi yang saya ngerasa perlu sharing di sini, mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk menyesuaikan policy antara kita, ” sebutan Anies dalam rapat virtual, semacam dalam keterangan yang diterima dibanding Pemkot Bogor, Sabtu (9/5/2020).

Anies menyampaikan hal itu dalam rapat virtual yang turut diikuti oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Enau Bima Arya, dan sejumlah kepala daerah se-Jabodetabek. Rapat itu berlangsung Jumat (8/5) kemarin.

Anies menyambut molek koordinasi yang dilakukan antara DKI dengan kepala daerah Bodebek serta Jawa Barat. Menurutnya dalam menghadapi Corona ini harus dilakukan dengan kompak antara daerah.

“Kita menghadapi tantangan yang tidak kecil, insyaallah dengan bekerja bersama kita bisa hadapi ini. Kira-kira hari yang lalu Wali Tanah air Bogor Pak Bima Arya memberikan aspirasi perlunya kita berbicara melanggar PSBB bersama-sama. Ini untuk mengisbatkan kesepakatan sejak awal bahwa kita akan bergerak bersama-sama terus dan menuntaskan soal COVID ini secara kolektif lintas wilayah, 3 provinsi dan seluruh kabupaten Kota, ” ungkap Anies.

Anies menjelaskan, langkah konkret yang padahal disiapkan adalah terkait dengan KRL. Pemprov DKI Jakarta akan mewajibkan orang-orang yang berangkat ke Jakarta harus orang-orang yang memang betul bekerja di sektor yang diizinkan.

“Dengan adanya pertemuan ini, kita bisa berharap mampu me-listing hal-hal yang kita menetapkan bahas bersama, ” tandasnya.

Senada dengan itu, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menyebut adanya kerumunan warga sangat berisiko penyebaran COVID-19. Pira yang akrab disapa Kang Emil sepakat pengaturan penumpang KRL diperketat.

“Salah satu kelompok kerumunan adalah KRL yang tadi Kang Bima Arya sampaikan. Sebelum ini kita sebenarnya sudah menyetujui. Saat itu kepala daerah sudah mengajukan untuk memecat KRL dulu tapi kan ditolak waktu Menhubnya masih ad interim, ” terang Emil.

“Sekarang mengemuka lagi, saya selalu sangat mendukung. Karena problemnya merupakan OTG (Orang Tanpa Gejala). Oleh sebab itu, mau KRL sudah dikasih istilahnya protokol kesehatan, berjarak, OTG ini juga tidak ketahuan. Dites guru tubuh, tidak panas, dari gerak-geriknya juga sama seperti orang sehat, padahal di dalamnya ada virus orang ini, ” tambahnya.

Emil juga meminta Anies membuat instruksi ke kantor-kantor dalam Jakarta melakukan pendataan terhadap pegawainya yang tinggal di luar Jakarta. Sehingga bisa diketahui warga luar Jakarta yang mengadu nasib dalam Ibu Kota.

“Kemudian opsinya dua, menyediakan kendaraan sebab perusahaan-perusahaan. Saya kira itu pengaruh, Anda (perusahaan) mau buka di saat PSBB, Anda juga bertanggung jawab terhadap karyawan-karyawan yang tidak semuanya tinggal di lingkungan Jakarta. Atau seperti yang saya kerjakan di Jabar kepada mereka dengan ngotot buka, industri maupun apapun harus test COVID sendiri dengan biaya sendiri. Ini mungkin mampu jadi solusi sehingga istilahnya orang yang bepergian ada sertifikat manasuka COVID dengan bukti saya sudah tes PCR, ” ujar Emil.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan ada kebijakan baru terkait PSBB bagian II yakni memperketat mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi umum, lupa satunya KRL. Penumpang yang hendak naik KRL Jabodetabek diwajibkan membuktikan surat tugas.

“Misalnya, pengguna moda transportasi KRL, harus dapat menunjukkan surat tugas. Hanya orang yang bekerja di delapan sektor yang dikecualikan yang bisa. Kalau tidak ada surat ataupun di luar delapan sektor tersebut, bisa diberikan sanksi, ” introduksi Bima Arya.

(idn/jbr)