Jokowi Teken PP 35/2020, Korban Terorisme Masa Lalu Dapat Kompensasi

Jokowi Teken PP 35/2020, Korban Terorisme Masa Lalu Dapat Kompensasi

Uncategorized

Jakarta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020. Dalam PP tersebut, korban terorisme masa lalu memiliki kompensasi, restitusi dan bantuan.

Peraturan Pemerintah (PP) Cetakan 35 Tahun 2020 tentang Mutasi PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, & Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Dalam PP Nomor 7 Tarikh 2019, korban terorisme masa morat-marit tidak dapat kompensasi.

“Korban tindak pidana terorisme masa lalu berhak mendapatkan kompensasi, tumpuan medis; atau rehabilitasi psikososial & psikologis, ” demikian bunyi pasal 44B ayat 1 sebagaimana dikutip detikcom , Selasa (21/7/2020).

Pemberian hak itu dilakukan oleh LPSK. Untuk mendapatkannya, korban tindak pidana terorisme masa lalu mengajukan permohonan secara tertulis dalam isyarat Indonesia di atas kertas bermeterai kepada LPSK. Dalam hal target tindak pidana terorisme masa berarakan menunjuk keluarga, ahli warisnya atau kuasanya, permohonan itu diajukan sebab keluarga, ahli warisnya atau seluruhnya.

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diajukan paling lambat agenda 22 Juni 2021, ” suara Pasal 44C ayat 3. Permohonan di atas harus menyebutkan jati korban tindak pidana terorisme kala lalu. Kemudian identitas ahli darah, keluarga, atau kuasanya, jika aplikasi tidak diajukan oleh korban aksi pidana terorisme masa lalu.

“Uraian tentang peristiwa terjadinya tindak pidana terorisme masa morat-marit, ” bunyi Pasal 44D ayat 1 huruf c.

Pemberian kompensasi diberikan kepada target, keluarga, ahli waris atau seluruhnya oleh LPSK. Pelaksanaan pemberian kompensasi itu dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari, terhitung sejak ditetapkannya Keputusan LPSK. Pelaksanaan pemberian kompensasi dapat diperpanjang untuk masa waktu paling lama 30 keadaan.

“Dalam pelaksanaan mas kompensasi sebagaimana dimaksud pada bagian (2) dan ayat (3), LPSK membuat berita acara pemberian kompensasi, ” bunyi Pasal 44G bagian 4.

(asp/zak)