KPU Gandeng KPI-Dewan Pers Antisipasi Meningkatnya Hoax Saat Pilkada

KPU Gandeng KPI-Dewan Pers Antisipasi Meningkatnya Hoax Saat Pilkada

Uncategorized

Jakarta

KPU membatasi pertemuan fisik pada manuver Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19, sebaliknya KPU memberikan bagian yang besar agar pasangan bahan dapat berkampanye di media cap, elektronik atau media sosial yang lebih panjang dari Pemilu 2019. Berkaca pada Pemilu 2019, KPU menilai Pilkada 2020 akan ada banyak hoax bertebaran di media sosial.

“Saya membayangkan penggunaan media sosial, penggunaan media elektronik, penggunaan lembaga penyiaran tersebut akan meningkat karena pertemuan wujud akan dikurangi. Nah kalau kita berkaca pada pemilu 2019, penerapan teknologi informasi dalam hal tersebut media sosial, media televisi yang oleh sebagian orang digunakan dengan cara yang kurang pas, hoax banyak menyebar di situ, lalu fitnah, hoax, black campaign itu disalurkan lewat situ, ” kata Arief dalam webminar virtual yang disiarkan di YouTube Bawaslu RI, Rabu (12/8/2020).

“Nah 2020 dengan penggunaan yang perkiraan aku akan meningkat, berarti ruang untuk terjadinya hal yang sama tersebut makin lebar, makin terbuka, ” ujarnya.

Hal itu disampaikan Arief di acara Penandatanganan Keputusan Bersama antara Bawaslu, KPU, KPI, dan Mahkamah Pers tentang Pengawasan dan Penilikan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Persuasi Pilkada 2020 Melalui Lembaga Pancaran, Perusahaan Pers Cetak dan Siber. Satu diantara poin Keputusan bersama tersebut menetapkan pembentukan Gugus Tugas Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pilkada 2020
Melalui Institusi Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak & Siber.

“Jadi karena ruang itu makin terbuka, maka keberadaan penandatanganan kesepakatan bersama keadaan ini menurut saya jadi penting dan makin strategis. Karena KPU dan Bawaslu menyadari ada ruang-ruang dalam kegiatan ini yang kita tidak mampu melakukannya sendiri, ” ujar Arief.

Arief berharap Dewan Pers dan KPI berada di garda terdepan bersama-sama dengan KPU dan Bawaslu meninjau pemberitaan atau panyangan iklan aksi. Sebab saran dari KPI dan Dewan Pers akan bermakna dalam menangani aduan dugaan pelanggaran gerakan.

“Maka Dewan Pers dan KPI untuk urusan itu akan berada di garda ajaran sebetulnya. KPU dan Bawaslu kita nunggu saja hasil pemantauan pemberitaan, hasil pemantauan penyiaran, hasil penilikan pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye, ” ujar Arief.

Sementara itu Ketua KPI, Agung Suprio mengatakan tugas KPI kian vital karena turut dalam Konglomerasi Tugas Pengawasan Kampanye Pilkada 2020 di media. KPI akan menyoroti siaran televisi dan radio dengan pedoman yang berlaku.

“Kami yakin Gugus Tugas itu akan lebih jadi efektif buat pengawasan, baik pengawasan oleh Bawaslu maupun pengawasan di media sebab KPI, maupun juga pengawasan kepada perusahaan pers jurnalistik maupun siber oleh Dewan Pers. Kami berniat MoU ini akan berjalan maksimal dan menuai hasil yang membangun, ” kata Agung.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan pihaknya akan bersinergi dengan Dewan Pers dan KPU dalam melaksanakan pencegahan, pengawasan, pemantauan iklan, maupun pemberitahuan, penyiaran selama masa kampanye. Bawaslu berharap Dewan Pers dan KPI akan memberikan fatwa terkait propaganda atau tayangan yang diduga menentang.

“Tentunya kami berharap bahwa dengan penandatanganan keputusan bersama ini tentunya nanti lebih di dua lembaga Dewan Pers serta KPI yang banyak harus menyerahkan fatwa, apakah nanti ini termasuk pelanggaran penyiaran atau tidak, apakah ini menjadi produk jurnalis atau tidak. Seperti pengalaman 2019 kemarin ada yang menurut kami ini mestinya bisa masuk kategori pengingkaran iklan kampanye dsb, tetapi ternyata kajian dari Dewan Pers mengatakan ini bukan produk jurnalis, oleh sebab itu tentu ini tidak bisa datang proses penegakan, ” ujar Abhan.

(yld/imk)