Siap-siap! Tak Pakai Masker di Bali Bakal Didenda Rp 100 Ribu

Siap-siap! Tak Pakai Masker di Bali Bakal Didenda Rp 100 Ribu

Uncategorized

Denpasar berantakan

Gubernur Bali I Wayan Koster menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 46 Tahun 2020. Pada pergub itu, warga yang tidak menggunakan masker akan dikenai dam.

Pergub No 46 Tahun 2020 itu mengatur tentang Penerapan Disiplin dan Upaya Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Jalan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Masa Baru.

“Untuk menyadarkan agar masyarakat semakin tertib & disiplin dalam mengikuti protocol kesehatan tubuh demi kebaikan kita semua demi melindungi diri kita dan menyimpan sahabat atau kawan-kawan yang tersedia di sekitar kita ini ialah instruksi dari bapak Presiden dan juga menteri dalam negeri yang dilaksanakan diseluruh indonesia termasuk pada Bali, ” kata Koster pada wartawan, Rabu (26/8/2020).

Koster menjelaskan, pergub ini merupakan tindak lanjut sebab Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin & Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pada Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Pergub ini bakal disosialisasikan selama 2 minggu.

“Ini akan kita sosialisasikan dalam waktu paling lama 2 minggu, karena ini harus cepat diberlakukan secara efektif sejak diumumkan hari ini, ” ujar Koster.

Sanksi bagi awak yang tak bermasker itu tertuang dalam bagian ‘sanksi administratif’ yang berbunyi:

Menutup denda administratif sebesar Rp. 100. 000 (Seratus ribu rupiah) untuk yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah.

Selain sanksi bagi warga yang tak bermasker, sanksi lain juga bakal diberikan kepada pelaku usaha, pemimpin, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tak menyediakan sarana pencegahan COVID-19. Hukuman yang diberikan dari mulai denda Rp 1. 000. 000 maka pembekuan sementara izin usaha.

Selain sanksi, bagi masyarakat maupun pelaku usaha, pengelola, pengelola atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar pergub ini juga dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai Awig-awig atau Pararem Desa Adat.

Dalam penerapan Pergub ini, Pemprov Bali juga akan melibatkan TNI & Polri untuk melakukan pengawasan.

“Selanjutnya yang akan melakukan pengawasan terhadap berlakunya pergub tersebut adalah perangkat daerah yang terkait pemerintah di provinsi Bali serta juga kabupaten kota ada Satpol PP kemudian bersinergi dengan TNI Polri juga dengan satgas mengangkat royong desa adat dan komponen masyarakat lainnya, ” tegas Koster.

(mae/mae)