Mengambil Tatap Muka, Jerinx Tolak Konvensi Digelar Online

Mengambil Tatap Muka, Jerinx Tolak Konvensi Digelar Online

Uncategorized

Denpasar

Pengacara I Gede Ari Astina alias Jerinx SID melayangkan surat keberatan sidang perkara dugaan ujaran kebencian digelar secara online. Pengacara meminta konvensi digelar secara tatap muka.

Surat keberatan itu diajukan oleh kuasa hukum hari Jerinx ke pengadilan Negeri Denpasar, keadaan ini, Senin (7/9/2020). Surat disampaikan ke ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan majelis hakim.

“Kemudian surat keberatan atas program sidang online dan memohon untuk sidang terbuka atau sidang tatap muka sidang langsung kami sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan kepada majelis hakim dengan akan mengadili perkara, ” sirih kuasa hukum Jerinx SID, Gendo Suardana kepada wartawan.

Gendo menjelaskan, pihaknya menolak rencana sidang online dengan beberapa alasan. Pertama, soal teknis sidang yang melibatkan beberapa wadah.

“Yang paling topik adalah sidang online terhadap urusan Jerinx karena kami mendapat fakta dari Jaksa memberitahukan secara teknis nanti rencananya mejelis hakim & panitia akan bersidang di tempat pengadilan ruang cakra kemudian JPU dan pembuktian dan ahlinya itu di kantor Kejaksaan Tinggi Bali dan terdakwa didampingi kami kemudian saksi dan ahli itu pada kantor kepolisian Polda Bali, ” tambah Gendo.

Bertambah lanjut, Gendo menilai persidangan online ini secara teknis dapat merampas hak asasi manusia (HAM) tersangka. Selain itu, menurutnya, sidang online yang digelar secara daring atau online bertentangan dengan UUD Yustisi dan KUHP

“Menurut kami secara teknis sangat memberatkan yang pada pokoknya adalah dikenal dapat merampas hak asasi pribadi dari terdakwa atau Jerinx, konstitusi dari Jerinx sehingga karena tak bisa untuk mendapatkan haknya berasaskan pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Beberapa pertimbangannya pertama wasit online conference ini bertentangan dengan UUD dari Kehakiman dan KUHP itu jelas pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa wajib hadir dengan fisik jika kemudian terdakwa dihadirkan secara online sehingga itu bentrok dengan UUD baik KUHP cara kekuasaan kehakiman, ” terang Gendo.