Diadukan Relawan Jokowi Bersatu, Najwa Shihab Jelaskan soal Kursi Kosong

Diadukan Relawan Jokowi Bersatu, Najwa Shihab Jelaskan soal Kursi Kosong

Uncategorized

Jakarta

Najwa Shihab angkat bicara terpaut upaya pelaporan Relawan Jokowi Bersumber setelah dirinya mewawancarai ‘kursi kosong’ yang seolah-olah Menkes Terawan Agus Putranto. Najwa menegaskan siap memberikan keterangan terkait tayangan wawancara tersebut.

“Saya baru pendidikan soal pelaporan ini dari teman-teman media. Saya belum tahu tentu apa dasar pelaporan termasuk perkara yang dituduhkan. Saya dengar pihak Polda Metro Jaya menolak petunjuk tersebut dan meminta pelapor mendatangkan persoalan ini ke Dewan Pers. Jika memang ada keperluan penelitian, tentu saya siap memberikan fakta di institusi resmi yang mempunyai kewenangan untuk itu, ” sirih Najwa dalam keterangannya, Selasa (6/10/2020).

Najwa menjelaskan acara kursi kosong itu semata-mata dimaksudkan agar pejabat publik tampil menjelaskan persoalan pandemi COVID-19 di Indonesia. Najwa menyoroti minimnya kemunculan Menkes Terawan sejak kasus Corona semakin meningkat.

“Tayangan kursi kosong diniatkan mengundang pejabat publik menjelaskan kebijakan-kebijakannya terkait penanganan pandemi. Penjelasan itu tidak harus di Mata Najwa, bisa di mana pun. Namun, kemunculan Menteri Kesehatan memang minim dibanding pers sejak pandemi kian meningkat, bukan hanya di Mata Najwa saja. Dan dari waktu ke waktu, makin banyak pihak yang bertanya ihwal kehadiran dan keseimbangan Manteri Kesehatan dalam soal penanganan pandemi, ” ujar Najwa.

“Faktor-faktor itulah yang memajukan saya membuat tayangan yang menjelma di kanal Youtube dan jalan sosial Narasi. Media massa menetapkan menyediakan ruang untuk mendiskusikan dan mengawasi kebijakan-kebijakan publik. Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan juga berasal dari publik, baik para ahli/lembaga dengan sejak awal concern dengan pengerjaan pandemi maupun warga biasa. Itu semua adalah usaha memerankan kegiatan media sesuai UU Pers yaitu “mengembangkan pendapat umum” dan “melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan masukan terhadap hal-hal yang berkaitan secara kepentingan umum”, ” sambung tempat.

Selain itu, berlanjut Najwa, tayangan kursi kosong itu sebenarnya sudah banyak dilakukan di negara-negara lain. Namun, kata tempat, hal itu belum pernah dilakukan di Indonesia.

“Sependek ingatan saya, treatment “kursi kosong” ini belum pernah dilakukan di Indonesia, tapi lazim di negeri yang punya sejarah kemerdekaan pers cukup panjang. Di Amerika sudah dilakukan bahkan sejak tahun 2012, di antaranya oleh Piers Morgan di CNN dan Lawrence O’Donnell di MSNBC’s dalam program Last Word. Pada 2019 lalu di Inggris, Andrew Neil, wartawan BBC, juga menghadirkan kursi kosong yang sedianya diisi Boris Johnson, calon Perdana Menteri Inggris, yang kerap menegasikan undangan BBC. Hal serupa pula dilakukan Kay Burley di Sky News ketika Ketua Partai Konservatif James Cleverly tidak hadir di acara yang dipandunya, ” kata Najwa.

Sebelumnya, Relawan Jokowi Bersatu melaporkan Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya. Najwa Shihab dilaporkan setelah mewawancarai ‘bangku kosong’ yang seolah-olah Menkes Terawan dalam program Mata Najwa.

Menurut Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Silvia Devi Soembarto, aksi Najwa Shihab wawancara ‘kursi kosong’ itu merupakan tindakan cyber bullying.

“(Tindakan dengan dipersangkakan) cyber bullying karena narasumber tidak hadir kemudian diwawancarai serta dijadikan parodi. Parodi itu sepadan tindakan yang tidak boleh dilakukan kepada pejabat negara, khususnya gajah, ” kata Silvia kepada kuli di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (6/10).

Silvia menambahkan, pihaknya tergerak untuk melaporkan Nana, sapaan akrab Najwa Shihab, karena Menteri Terawan adalah representasi Presiden Joko Widodo.

Namun laporan Silvia ditolak penjaga. Polisi mengarahkan Silvia untuk mengetengahkan ke Dewan Pers karena Najwa Shihab adalah seorang jurnalis, yang dilindungi oleh UU Pers.

“Jadi tadi diarahkan oleh polisi ke Dewan Pers sebab kasus ini ada hukum yang berlaku di luar hukum teliti dan pidana. Diminta rekomendasi dan referensi (Dewan Pers). Contohnya Sidang Pers punya UU Pers mana saja pasal yang dilanggar. Kode etik mana yang dilanggar, gitu, ” jelasnya.

(knv/fjp)