Jokowi Tegaskan Tak Ada Resentralisasi dalam UU Cipta Kerja

Jokowi Tegaskan Tak Ada Resentralisasi dalam UU Cipta Kerja

Uncategorized

Jakarta

Pemimpin Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan kesimpangsiuran tentang Undang-Undang (UU) Cipta Kegiatan, salah satunya perihal isu resentralisasi. Jokowi menegaskan tak ada resentralisasi atau pemangkasan kewenangan daerah oleh pemerintah pusat dalam UU Membikin Kerja.

“Saya tegaskan juga bahwa Undang-Undang Cipta Kegiatan ini tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke negeri pusat. Tidak. Tidak ada, ” kata Jokowi dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Tata usaha Presiden, Jumat (9/10/2020).

Jokowi menjelaskan, kewenangan memberikan perizinan berusaha dan pengawasan tetap dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda). Kewenangan tersebut, dilakukan berdasarkan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) dengan ditetapkan pemerintah pusat.

“Perizinan berusaha serta pengawasannya tetap dilakukan oleh negeri daerah sesuai dengan NSPK, patokan standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat, ” ujarnya.

Penggunaan standar NSPK ini dilakukan agar tercipta kaki pelayanan yang baik di semesta daerah. Jokowi mengatakan, nantinya, NSPK ini akan diatur melalui sistem pemerintah (PP).

“Ini agar dapat tercipta standar penyajian yang baik di seluruh kawasan dan penetapan NSPK ini dapat nanti akan diatur dalam PP atau peraturan pemerintah, ” ungkap Jokowi.

Tak cuma perizinan berusaha, kewenangan non perizinan berusaha juga tetap ada di dalam pemerintah daerah. Jokowi menegaskan, UNDANG-UNDANG Cipta Kerja tidak mengubah kewenangan pemerintah daerah. UU Cipta Kerja, lanjutnya, justru menyederhanakan proses perizinan.

“Selain itu kewenangan perizinan untuk non perizinan berusaha tetap ada di pemda, sehingga tidak ada perubahan. Bahkan kita melakukan penyederhanaan melakukan standarisasi jenis dan prosedur berusaha di wilayah dan perizinan berusaha di kawasan diberikan batas waktu. Ini dengan penting di sini. Jadi tersedia service level of agreement, permohonan perizinan dianggap disetujui bila pemisah waktu telah terlewati, ” menguraikan dia.

(mae/tor)