Arahan DPR Klarifikasi Insiden Mik Tewas di Paripurna UU Cipta Kerja

Arahan DPR Klarifikasi Insiden Mik Tewas di Paripurna UU Cipta Kerja

Uncategorized

Jakarta kacau

Wakil Ketua DPR MENODAI Azis Syamsuddin mengklarifikasi perihal kejadian mikrofon anggota Fraksi Partai Demokrat (PD) yang mendadak mati dalam rapat paripurna pengesahan UU Membuat Kerja. Azis menjelaskan bahwa di setiap anggota DPR diberikan waktu 5 menit untuk bicara dalam rapat-rapat di DPR, termasuk paripurna, serta mikrofon akan mati apabila telah lewat 5 menit.

“Perlu kami sampaikan dan kerjakan klarifikasi bahwa yang namanya mik di dalam paripurna itu dengan otomatis mik di dalam bagian paripurna akan mati dalam waktu 5 menit. Kenapa? Karena itu sudah diatur dalam Tata Aturan DPR, Tata Tertib DPR Kausa 312 dan 314 mengatur lamanya pembicara di dalam rapat-rapat terbatas (selama) 5 menit, ” cakap Azis dalam konferensi pers di gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/10/2020).

“Sehingga, pada masa dia lima menit berjalan, tempat otomatis, mik itu otomatis off, mati, sehingga tidak ada pembatasan menyegang demokrasi dari sahabat hamba dari fraksi partai tertentu yang seolah-olah kami membatasi atau tak, ” imbuhnya.

Azis juga mengaku bahwa pimpinan DPR telah membagi jumlah pembicara setiap fraksi secara sebanding. Khusus terkait pembicara dari Fraksi PD dalam rapat paripurna pengesahan UU Cipta Kerja pada enam Oktober lalu, yakni sebanyak 4 anggota.

“Kemudian terhadap jumlah pembicara di dalam kerap paripurna memang dilakukan secara harmonis. Pada saat itu, fraksi, di hal ini Fraksi Partai Demokrat telah diberikan kesempatan berbicara kepada 4 orang, dalam hal itu kepada Saudara yang terhormat Marwan Cik Asan, yang terhormat Belahan Didi Irawadi, dan yang ketiga Saudara Irwan, dan yang final adalah kepada Benny K Harman, sudah. 4 orang dari Fraksi Partai Demokrat, ” papar Azis.

Lebih lanjut, Azis mengklaim pimpinan DPR telah memberikan waktu 5 menit kepada masing-masing anggota Fraksi PD yang disebutkan sebelumnya. Pimpinan DPR dari Fraksi Golkar itu mengaku hanya mematuhi aturan sebagaimana tertuang dalam Tatib DPR.

“Kami menyerahkan alokasi waktu, sehingga kalau dikali 5 menit, dia akan ber total 20 menit. Nah, sehingga mekanisme-mekanisme ini kami terapkan di dalam rangka menegakkan pasal-pasal yang tertuang di dalam Tata Tertib Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ” sebutnya.