KPAI Minta Orang Dewasa yang 'Eksploitasi' Anak untuk Demo Diproses Hukum

KPAI Minta Orang Dewasa yang ‘Eksploitasi’ Anak untuk Demo Diproses Hukum

Uncategorized

Jakarta awut-awutan

Ketua KPAI, Susanto menyayangkan keterlibatan anak dalam demo perlawanan UU Cipta Kerja di berbagai daerah. KPAI meminta aparat penegak hukum memastikan orang dewasa dengan terindikasi ‘mengeksploitasi’ anak harus diproses secara hukum.

Dia menuturkan, pelibatan anak dalam demo UU Cipta Kerja ini betul masif dengan berbagai modus. Dia menerima informasi, keterlibatan anak itu salah satunya akibat ajakan di media sosial dengan narasi yang berpotensi memancing emosi, sampai akhirnya ikut turun ke jalan.

Susanto juga memaparkan soal Konvensi Hak Anak dalam Kluster Hak Sipil dan Kebebasan yang menyatakan semua pihak harus menghormati, mendengarkan aspirasi anak dalam memberikan pendapat. Menurutnya, hal tersebut pula sejalan dengan UUD 1945 serta UU 35 Tahun 2014 Mengenai Perubahan Pertama atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelestarian Anak pasal 4.

Dia juga mengenai pasal 10. Kemudian pasal 24 yang menyatakan Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin anak buat mempergunakan haknya dalam menyampaikan teori sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya.

Termasuk pasal 15 huruf a yang membuktikan setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Dan disinggung juga Pasal 76 H yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang merekrut ataupun memperalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Pasal 87 ancaman pidananya: Setiap orang dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 76H dipidana dengan kejahatan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling penuh 100 juta.

Dari data dan informasi itu, KPAI dan uni PPPA Mabes Polri hingga Kemdikbud melakukan rapat penyerasian. Dari hasil rapat itu men kesepakatan soal aspek pencegahan, penanganan, hingga perlindungan. Berikut isinya:

Aspek Pencegahan

1. Mendorong Negeri, dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan upaya edukasi dan sosialisasi mengenai hak anak dalam menyuarakan prinsip secara baik, aman dan penting sesuai dengan konteknya. Edukasi itu penting dilakukan agar anak mendapatkan Informasi yang Layak bagi Bujang serta berada pada wadah yang tepat yang merupakan bagian hak-hak anak untuk mengetahui dan mendapatkanya. Bahkan mendorong optimalisasi peran Wadah Anak, Organisasi Pelajar, dan publik kelompok anak lainnya sebagai medium edukasi dan aktualisasi partisipasi anak;
2. Meminta orang tua, sekolah, masyarakat untuk memastikan bujang tidak ikut demo dalam status yang memiliki resiko tinggi kepada keamanan dan keselamatan anak;
3. Para Petugas diminta melakukan upaya-upaya persuasif kepada anak, melangsungkan sosialisasi agar kendaraan yang melintas tidak memberikan tumpangan kepada bani yang akan menuju ke area unjuk rasa.
4. Mendorong Pemerintah dan Pemda untuk mengabulkan inovasi program pencegahan agar anak-anak tidak terlibat dalam aksi demonstrasi yang berpotensi anak-anak berada di dalam situasi yang tidak aman. Jalanan dimana anak berhari-hari berada pada sana bukanlah tempat yang utama bagi anak. Apalagi situasi covid 19 yang masih belum usai menempatkan anak dalam potensi terpapar dan atau menularkan kepada anggota keluarga lainnya. Maka hak kesehatan tubuh dan hak hidup anak menjadi pertimbangan utama bagi semua bagian dalam melakukan pencegahan agar resiko bencana non alam ini sanggup dilakukan.

B. Aspek Penanganan

1. Anak-anak yang berada dalam pengamanan petugas dan atau dilanjutkan proses hukumnya, maka harus diupayakan bahwa penahanan anak harus menjelma pilihan terakhir. Pengembalian anak dengan terlibat demonstrasi kepada orang tua untuk dibina menjadi upaya prioritas;
2. Penanganan anak dengan berhadapan dengan hukum harus sebati dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 jo UU 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di semua unit Kepolisan yang ditugaskan menangani demo (PPA, Kamneg, Resmob, Krimum). Upaya diversi menjadi prioritas bila harus diproses secara hukum dengan mengambil koordinasikan dengan BAPAS, LPKS, serta Peksos untuk sarana yang bertambah memadai bila harus menjalani proses hukum;
3. Meminta pada aparat penegak hukum memastikan orang dewasa yang terindikasi ‘mengeksploitasi’ bani harus diproses secara hukum. Hal ini penting untuk menjawab sangkaan ‘eksploitasi’ terhadap anak-anak dalam gerak-gerik demonstrasi tersebut. Meminta masyarakat & orang tua melaporkan kepada pihak berwenang dan unit layanan terdekat jika menemukan anak yang berperan dalam penyalahgunaan dalam kegiatan demonstrasi, pelibatan dalam kerusuhan sosial serta pelibatan dalam peristiwa yang menyimpan unsur kekerasan yang dapat membahayakan nyawa anak.

C. Perlindungan Khusus Anak

Terhadap anak dalam perlindungan khusus, KPAI merekomendasikan:

1. Memperhatikan aspek pelestarian saat diamankan, proses identifikasi, dan pendataan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
2. Memastikan terpenuhi hak-haknya anak selama proses di Kepolisian (makan, minum, pendampingan hukum, pendampingan ortu/wali, akses pendidikan);
3. Menghindari praktik kekerasan, penganiayaan, intimidasi (ancaman tidak diberikan SKCK misalnya, dll) yang kontra produktif dengan prinsip pembinaan dalam aspek sanksi yang mendidik.
4. Menetapi masa sekarang sebagian besar anak-anak melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), maka KPAI meminta para pihak agar peserta didik tetap melancarkan melalui media yang disepakati. Guru diharapkan menguatkan kerjasama dengan orang tua dan anak untuk membenarkan anak berada dalam pengawasan buat menghindari agar anak-anak tidak mendaftarkan demonstrasi.

(idn/imk)