MUI Temui Jokowi soal Omnibus Law: Presiden Tak Berkenan Buat Perppu

MUI Temui Jokowi soal Omnibus Law: Presiden Tak Berkenan Buat Perppu

Uncategorized

Jakarta awut-awutan

Perwakilan Majelis Ulama Nusantara (MUI) rupanya sempat bertemu secara Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan aspirasi terkait omnibus law UU Cipta Kerja. Apa isi pertemuannya?

Delegasi MUI itu diterima Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (16/10/2020). Rombongan terdiri dari Waketum MUI Muhyiddin Junaidi, Ketua Bidang Hukum MUI Basri Bermanda dan Ketua Dunia Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI, Lukmanul Hakim.

“MUI memperhitungkan bahwa pertemuan dengan Presiden seharusnya dilakukan sebelum disahkan UU OBL (Omnibus Law). MUI mendengarkan dengan saksama pemaparan Presiden tujuan OBL dari segala aspek, ekonomi, investasi, penyederhanaan birokrasi dan penciptaan lapangan kerja. MUI sudah melakukan konsinyering tentang OBL beberapa bulan yang lalu. Bahkan sudah menyampaikan pandangan dan sikapnya yang tegas kepada pimpinan DPR dan Pemerintah, ” ujar Muhyiddin dalam keterangannya, Minggu (18/10/2020).

Adapun butir poin-poin sikap MUI yang disampaikan Muhyiddin sebagai beserta:

– Menimbulkan agar OBL dihentikan pembahasannya bila melanggar kedaulatan negara, UUD, konstitusi dan menyengsarakan rakyat. Ini serasi dengan pasal 33 UUD.
– OBL tidak boleh mereduksi dan melanggar UUD dan keputusan inkrah MK.
– Meminta supaya ada upaya pemerintah untuk mengutarakan Perppu.
awut-awutan Meminta kepada Presiden agar Kapolri melarang dan menghentikan polisi dan Brimob serta petugas keamanan menggunakan kekerasan dan tepresif kepada para pendemo anti OBL.
– Menghentikan segala wujud rekayasa yang bertujuan untuk melarang atau menghalang-halangi demo massa tenteram, apalagi menggunakan pam swakarsa anti demo, karena itu dijamin konstitusi.
– MUI meminta agar ada dialog terkuak dengan semua elemen bangsa di meredakan situasi keamanan dan menghindari arogansi kekuasaan atau mau menang sendiri.
kepala Intensifikasi komunikasi publik supaya terjadi pemahaman yang benar plus minus OBL.
awut-awutan Sumber kegaduhan antara lain tidak adanya naskah asli UU OBL yang telah ditandatangani DPR serta Pemerintah, aneka versi yang bersirkulasi semakin memperburuk suasana.
– MUI telah menyambut begitu banyak masukan dari semua lapisan masyarakat umum dan cakap yang menolak OBL.
– Rezim DPR invalid mengakomodir masukan dari MUI & cenderung menyepelekannya.
– Sebagai lembaga perkhidmatan pengikut Islam, MUI tetap mengayomi umat dan berdiri tegak demi kesahan.

Jokowi kendati menyampaikan respons atas sikap MUI tersebut. Jokowi, kata Muhyiddin, tak akan menerbitkan Perppu.

“Tanggapan presiden antara lain adalah mengupayakan semaksimal mungkin di pengerjaan PP. Presiden tak berkenan untuk membuat Perppu karena OBL rintisan Pemerintah. JR atau revisi UNDANG-UNDANG dianggap bagian dari solusi mengatasi kegaduhan, ” ujar Muhyiddin.

Pada hari ini, MUI sudah menerima naskah asli omnibus law UU Cipta Kerja daripada Mensesneg Pratikno. Selanjutnya aturan tersebut akan dibahas oleh para pakar hukum di bawah kendali persen hukum dan perundang-undangan MUI.

Penjelasan soal Omnibus Law

Presiden Joko Widodo sudah buka bahana terkait kontroversi Undang-Undang Cipta Kegiatan. Jokowi mengungkap soal perlunya UU Cipta Kerja itu.

Jokowi menuturkan, ada 11 klaster dalam UU Cipta Kerja dengan memiliki tujuan untuk reformasi & mempercepat transformasi ekonomi. Klaster-klaster tersebut antara lain urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi, urusan ketenagakerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan fasilitas berusaha, urusan dukungan riset dan inovasi, urusan administrasi pemerintahan, perkara pengenaan sanksi, urusan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi.

Jokowi mengatakan satu diantara tujuan dalam UU Cipta Kerja ini yakni menyediakan lapangan kerja bagi para pencari kerja, termasuk pengangguran. Sebab, sendat dia, berdasarkan data, setiap tahunnya ada 2, 9 juta penduduk usia kerja baru dan budak muda yang masuk ke rekan kerja.

“Sehingga keinginan atas lapangan kerja baru sangat-sangat mendesak. Apalagi di tengah pandemi, terdapat kurang lebih 6, 9 juta pengangguran dan 3, 5 juta pekerja terdampak pandemi COVID-19 dan sebanyak 87 persen dari total penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah di mana 39 persen berpendidikan sekolah dasar sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru khususnya pada sektor padat karya, ujar Jokowi dalam keterangan pers melalui terusan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (9/10).

(knv/gbr)